Fadli Zon Bantah Pembahasan RUU Proglenas 2015 Mangkrak

Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon membantah jika anggota dewan hanya sibuk mengurus rencana tujuh proyek pembangunan gedung DPR ketimbang menjalankan fungsi legislasi dalam merampungkan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015.

"Tidak mangkrak, sebelum dalam penyusunan dan pembahasan kita kan memang start-nya agak terlambat karena waktu itu ada perbedaan-perbedaan, jadi prolegnas itu baru ditetapkan awal januari kalau tidak salah, semua dalam pembahasan dan saya kira pada masa sidang ini akan menghasilkan sejumlah UU," kata Fadli di gedung DPR, Jumat (28/8/2015).

Menurutnya belum rampungnya RUU lantaran saat ini setiap anggota di dalam komisi ditugaskan untuk mengurus penyusunan dan pembahasan RUU tersebut. Fadli mengklaim jika proses legislasi di DPR masih berjalan.

"Itu sudah menjadi tugas dari setiap anggota. Nah ini yang kemudian membuat pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semuanya kepada badan legislasi seperti pada periode lalu, dan memang akan lebih mendalam, dengan harapan bahwa hasil UU akan lebih berkualitas," kata Fadli.

"Jadi tidak ada masalah saya kira, ini berjalan terus. Yang lainnya juga pengawasan kita jalankan. Budgeting kita jalankan. UU kita jalankan. Memang sedang dalam proses," tambahnya.

Menurut Fadli ada sejumlah RUU dalam Prolegnas yang belum diterima ataupun bisa ditolak.

"Misalnya RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), RUU KHUP itu dari tahun 60an, jadi ya sesuaikan aja. Ada yang memang kita menjadi prioritaskan dengan cepat seperti JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan), kita juga mempercepat kalau terjadi masalah dengan krisis kita," kata dia.

Terlebih Fadli mengaku jika sudah separuh RUU yang sudah dibahas dan dirampungkan. Dia juga mengatakan tidak semua prioritas pembahasan RUU bakal dirampungkan pada tahun ini.

"Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kita targetkan. Mungkin sekitar 20 RUU. Karena kan belum tentu yang lain juga diterima. Tergantung situasi politik," katanya.