Suara.com - Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji malah menyatakan lega saat tak terpilih dan masuk dalam 8 kandidat capim KPK yang diserahkan tim pansel kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Selasa, (1/9/2015).
Hendardji tidak terlalu mempersoalkan hasil seleksi tim pansel yang tidak meloloskan dirinya dan menerima jika dianggap belum cocok menempati jabtan itu.
"Saya Hendardji Soepandji selalu mensyukuri terhadap semua keputusan yang menyangkut diri saya apapun hasilnya. Manusia wajib berikhtiar tapi Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk diri saya dan keluarga. Mungkin memang KPK bukan tempat yang cocok untuk saya. Allah SWT pasti punya rencana yang lebih baik untuk saya dan keluarga," kata Hendardji melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (1/9/2015).
Dia juga tidak mau menganggap sembilan anggota tim pansel sebagai orang yang menghalangi untuk memperoleh jabatan pimpinan KPK.
"Saya juga memberi apresiasi yang tinggi pada 9 orang ibu-ibu Pansel yang telah bekerja maksimal tidak mengenal lelah dan bekerja secara profesional dan telah menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta," puji pensiunan TNI tersebut.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah menerima 8 nama capim KPK. Nama-nama itu nantinya bakal diajukan ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan untuk menjabat sebagai pimpinan KPK.
Berikut nama Capim KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Pansel KPK.
1.Bidang pencegahan, Saut Situmorang (staf ahli kepala BIN)
2.Bidang pencegahan, Surya Chandra (direktur Trade Union Center dan dosen Unika).
3. Bidang penindakan, Alexander Marwata (hakim ad hoc Tipikor)
4. Bidang penindakan, Basaria Panjaitan (Polri).
5. Manajemen, Agus Rahardjo (mantan LKPP)
6. Manajemen, Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja sama Antar-Komisi dan Instansi KPK).
7. Supervisi dan monitoring, Johan Budi SP (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK)
8. Supervisi dan monitoring, Laode Muhammad Syarif (Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Govermance Reform in Indonesia).
Berita Terkait
-
Tak Lolos Capim KPK, Jimly Asshiddiqie: Kita Mesti Ikhlas
-
Fraksi PDI Perjuangan Punya Pertanyaan Khusus Buat 8 Capim KPK
-
Ini Komentar Politisi Golkar Soal 8 Capim KPK Pilihan Pansel
-
Capim KPK Nina Nurlina Diduga Terlibat Korupsi CSR Rp251 Miliar
-
Masuk 8 Besar, Johan Budi Siap Hadapi Uji Kelayakan DPR
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Prabowo Sebut NU Ada di Mana-mana: Kabinet Merah Putih Banyak NU, Tak Pernah Kalah
-
Deddy Sitorus Tantang Gibran Klarifikasi Dugaan Suap ke Pengurus BEM UBK
-
Kabar Gembira bagi Driver Ojol! Gojek-Grab Turunkan Potongan Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli
-
Pasien JKN Rasakan Manfaat Radioterapi Canggih, Pelayanan Cepat dan Akses Semakin Mudah
-
KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus Suap Impor Bea Cukai, Diduga Serupa Blueray Cargo
-
Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana