Suara.com - Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Yenti Garnasih berharap Komisi III DPR tetap mengikuti empat kategorisasi kompetensi para calon pimpinan KPK saat fit and proper test nanti. Empat kategori yang dibuat panitia seleksi yaitu yang berkaitan dengan pencegahan; penindakan; manajemen; dan yang berkaitan dengan supervisi, koordinasi, serta monitoring.
"Pandangan kita ya itu, tapi kembali kepada DPR," kata Yenti ujar menghadiri rapat dengan Komisi III terkait RUU KUHP, di DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Yenti mengatakan kategorisasi diperlukan setelah melihat kebutuhan KPK ke depan.
Yenti berharap DPR mengikuti kategorisasi tersebut agar KPK lebih baik dalam menjalankan tugas.
"Kita melihat ada hal yang harus diperbaiki dari KPK. Karenanya, ada orang yang kuat di sini, ada orang yang kuat di sini. Mudah-mudahan DPR yang antara eksekutif dan DPR yang katanya wakil rakyat itu ngerti kebutuhannya," katanya.
Berikut daftar delapan calon pimpinan KPK yang telah terbagi menjadi empat kategorisasi.
Pertama yang berkaitan dengan pencegahan: 1. Saut Situmorang, ini Staf Ahli Kepala BIN; dan Surya Chandra, ini Direktur Trade Union Rights Centre dan Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya.
Kedua yang berkaitan dengan penindakan: 1. Alexander Marwatta, Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan 2. Basaria Panjaitan, Widyaiswara Madya Sespimti Polri.
Ketiga yang berkaitan dengan manajemen: 1. Agus Rahardjo, mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); dan2. Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK.
Keempat yang berkaitan dengan Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: 1. Johan Budi Sapto Pribowo, Plt Pimpinan KPK; dan 2. Laode Muhamad Syarif, Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Menurut Presiden Jokowi kedelapan nama calon pimpinan KPK hasil pilihan Pansel itu besok (2/9/2015) akan segera disampaikan kepada DPR-RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan mengumumkan nama-nama Capim KPK yang lolos seleksi itu adalah seluruh anggota Pansel, yaitu: Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Betti Alisjabana, Meuthia Ganie-Rochman, Harkristuti Haskrisnowo, Yenti Garnasih, Diani Sadiawati, Supra Wimbarti, dan Natalia Subagyo.
Tag
Berita Terkait
-
Hendardji Soepandji Bersyukur Tak Lolos Capim KPK
-
Nasdem Sudah Menduga Sejumlah Nama Gagal Masuk Delapan Capim KPK
-
Ini Penjelasan Pansel Soal Capim KPK Punya Nama Besar Tapi Gagal
-
Tak Lolos Capim KPK, Jimly Asshiddiqie: Kita Mesti Ikhlas
-
Fraksi PDI Perjuangan Punya Pertanyaan Khusus Buat 8 Capim KPK
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun