Rencana Proyek Klinik Modern untuk Anggota DPR dan Keluarganya

Suara.com - Salah satu rencana strategis DPR periode 2014-2019 yaitu membangun klinik modern di kompleks Senayan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan rencana proyek tersebut diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan Badan Anggaran DPR.

"Bagaimana proses pembahasannya, semuanya kami serahkan kepada mekanisme di BURT dan pemerintah banggar (Badan Anggaran)," ujar Taufik di DPR, Rabu (2/9/2015).

Taufik menambahkan setiap fraksi akan memberikan pandangan tentang urgensi pembangunan klinik modern tersebut.

Setelah ada kesepakatan di BURT dan Badan Anggaran kemudian meminta persetujuan pemerintah karena proyek ini terkait dengan anggaran. Anggarannya akan berasal dari APBN.

Taufik menyinggung rencana pembangunan klinik modern DPR juga perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini.

"Prosesnya ini dibahas oleh pemerintah sama-sama, tujuannya, kalau tidak setuju, ya kita menghargai, hasil dalam rapat pimpinan kita tetap memperhatikan aspek situasi perekonomian yang sedang tidak bersahabat, itu poin penting kesimpulan, kesimpulannya seperti apa, tentunya kita harus memperhatikan seluruh kepentingan dari stakeholder, dari pemerintah dari Bappenas dari BPK dan KPK, ini konteksnya," ujar dia.

Rencana proyek klinik modern terungkap dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/9/2015).

"Ini untuk menunjang tugas kedewanan adalah klinik modern yang memenuhi standar tertentu," kata Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah.

Dimyati menyatakan DPR memerlukan peningkatan sarana dan prasarana juga tenaga medis dan paramedis.

"Di antaranya, fasilitas instalasi gawat darurat, rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," ujarnya.

Klinik, kata dia, untuk fasilitas anggota DPR beserta keluarga, pegawai Setjen DPR beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi yang semuanya berjumlah 10 ribu orang.

"Klinik tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal," ujar Dimyati dari PPP.