Suara.com - Komisi II DPR RI membatalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (1/9/2015), menyusul situasi rapat yang ‘panas’ dan tidak konsudisf.
Panasnya rapat ini berawal dari pemaparan Komisioner KPU Juri Ardiantoro yang menyebut ada 10 anggota DPR yang ikut dalam Pilkada serentak 2015.
Mendengarkan pemaparan ini, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan langsung mengajukan interupsi.
Dia mempertanyakan KPU membeberkan 10 anggota DPR yang maju di Pilkada. Arteria malah menduga, KPU punya tujuan khusus dalam pembeberan ini.
"Maksudnya apa KPU kenapa cuma DPR saja. Kan ada DPRD dan PNS. Kenapa cuma DPR? Apa maksudnya? Tolong jelasin. Bukan apa-apa, DPR selama ini selalu dipolitisasi. Ini kan Pilkada bukan soal politik," ujarnya.
Juri pun langsung meluruskan maksud pemaparan ini. Dia menyebut, tidak ada motif tertentu dalam pemaparan KPU hari ini.
"Kami informasikan saja, tidak ada maksud apapun," kata Komisioner KPU Juri.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro langsung ikut memprotes lantaran adanya data nama anggota DPR yang dianggap tidak tepat. Dia pun menilai laporan KPU kali ini belum rapih dan perlu dilengkapi.
"Minta waktu untuk diperbaiki agar tidak menimbulkan implikasi. Ini masih berantakan laporannya. Perbaiki dulu, nah saya minta rapat ditunda dulu. DPR selalu menjadi sorotan, kasur dikritik, gedung dikritik. Jangan sampai karena data ini DPR kembali dikritim dan dipolitisasi," ujar Agung.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II yang juga anggota fraksi partai Gerindra malah menyindir KPU. Sebab, dengan pemaparan ini bisa menambah masalah baru, di mana saat ini masalah yang ada di KPU cukup banyak.
"Ada masalah di Kalimantan Tengah. Ada masalah di Mojokerto. Soal rekomendasi parpol. KPU maunya apa kata mereka sendiri. Kami akan membawa ini ke proses hukum,"kata dia.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman akhirnya menutup rapat dengan KPU dan Bawaslu yang awalnya beragenda 'Meminta Kejelasan Terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak/Penetapan Calon'. Dia meminta KPU memperbaiki semua laporan.
"Rapat kita lanjutkan minggu depan, yaitu Senin 7 September 2015. KPU belum siap. Kita minta dilengkapi secara tertulis. Ini agar data KPU dan Bawaslu lengkap. Dan, suksesnya Pilkada bila tahapan Pilkada dilaksanakan dengan konsisten," kata Rambe.
Berikut nama anggota DPR dan daerah keikutsertaan Pilkada;
Willy M Yosep untuk Provinsi Kalimantan Tengah,
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran