Suara.com - Komisi II DPR RI membatalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (1/9/2015), menyusul situasi rapat yang ‘panas’ dan tidak konsudisf.
Panasnya rapat ini berawal dari pemaparan Komisioner KPU Juri Ardiantoro yang menyebut ada 10 anggota DPR yang ikut dalam Pilkada serentak 2015.
Mendengarkan pemaparan ini, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan langsung mengajukan interupsi.
Dia mempertanyakan KPU membeberkan 10 anggota DPR yang maju di Pilkada. Arteria malah menduga, KPU punya tujuan khusus dalam pembeberan ini.
"Maksudnya apa KPU kenapa cuma DPR saja. Kan ada DPRD dan PNS. Kenapa cuma DPR? Apa maksudnya? Tolong jelasin. Bukan apa-apa, DPR selama ini selalu dipolitisasi. Ini kan Pilkada bukan soal politik," ujarnya.
Juri pun langsung meluruskan maksud pemaparan ini. Dia menyebut, tidak ada motif tertentu dalam pemaparan KPU hari ini.
"Kami informasikan saja, tidak ada maksud apapun," kata Komisioner KPU Juri.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro langsung ikut memprotes lantaran adanya data nama anggota DPR yang dianggap tidak tepat. Dia pun menilai laporan KPU kali ini belum rapih dan perlu dilengkapi.
"Minta waktu untuk diperbaiki agar tidak menimbulkan implikasi. Ini masih berantakan laporannya. Perbaiki dulu, nah saya minta rapat ditunda dulu. DPR selalu menjadi sorotan, kasur dikritik, gedung dikritik. Jangan sampai karena data ini DPR kembali dikritim dan dipolitisasi," ujar Agung.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II yang juga anggota fraksi partai Gerindra malah menyindir KPU. Sebab, dengan pemaparan ini bisa menambah masalah baru, di mana saat ini masalah yang ada di KPU cukup banyak.
"Ada masalah di Kalimantan Tengah. Ada masalah di Mojokerto. Soal rekomendasi parpol. KPU maunya apa kata mereka sendiri. Kami akan membawa ini ke proses hukum,"kata dia.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman akhirnya menutup rapat dengan KPU dan Bawaslu yang awalnya beragenda 'Meminta Kejelasan Terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak/Penetapan Calon'. Dia meminta KPU memperbaiki semua laporan.
"Rapat kita lanjutkan minggu depan, yaitu Senin 7 September 2015. KPU belum siap. Kita minta dilengkapi secara tertulis. Ini agar data KPU dan Bawaslu lengkap. Dan, suksesnya Pilkada bila tahapan Pilkada dilaksanakan dengan konsisten," kata Rambe.
Berikut nama anggota DPR dan daerah keikutsertaan Pilkada;
Willy M Yosep untuk Provinsi Kalimantan Tengah,
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap