Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan resmi bergabung dengan barisan pendukung pemerintah setelah difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.
Hal itu ditandai dengan pertemuan antara pimpinan PAN dengan Presiden Jokowi, Rabu (2/9/2015).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan difasilitasi oleh Wiranto menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
"Saya mendampingi Ketua PAN Pak Zulkifli untuk melakukan perbincangan yang sangat penting. Saya mediator untuk PAN dalam bertemu dengan Presiden," kata Wiranto dalam jumpa pers.
Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global.
"Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia," katanya.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas.
"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," katanya.
Ia menegaskan hal itu telah disepakati setelah berdiskusi dengan seluruh jajaran partai kemudian menjadi kesepakatan partai secara solid.
Ia menegaskan bergabungnya PAN dengan kelompok pendukung pemerintah dengan latar belakang karena PAN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan NKRI ketimbang kepentingan parpol maupun golongan.
Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomian global yang melambat.
"Belum, dalam waktu dekat akan kami sampaikan. PAN menilai tidak tepat lagi bicara KMP-KIH, kita harus pikirkan kepentingan yang lebih besar bangsa, negara, masyarakat dan NKRI," katanya.
Menanggapi hal itu Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengatakan ia sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Potret Primus Yustisio Ngaji di KRL, Gaya Merakyat di Tengah Sorotan Tunjangan Fantastis DPR
-
PAN Beri Sanksi Keras! Eko Patrio dan Uya Kuya Didepak dari Kursi DPR
-
Dari Vokalis Band ke Senayan: Kisah Transformasi Pasha Ungu dan Jebakan Hoaks yang Mengintai
-
Resmi! Zulhas Umumkan Struktur Pengurus DPP PAN 2024-2029, Ini Nama-namanya
-
Klaim Jadi Ketum Paling Nekat, Zulhas Pasang Target Tinggi PAN Masuk 4 Besar Pileg 2029
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO