Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji enggan menanggapi isu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso akan dicopot.
"Saya nggak mau komen kalau hanya rumor saja," kata Indriyanto, Rabu (2/9/2015).
Menurut Indriyanto yang merupakan mantan penasihat hukum Polri itu, tidak etis kalau dirinya mengomentari informasi yang belum pasti.
"Biar ada kepastian dulu, kan nggak etis," lanjutnya.
Isu pencopotan mantan Kapolda Gorontalo beredar sejak Selasa (1/9/2015) malam. Bahkan, kabarnya dia dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana.
"Saya nggak mau komen kalau hanya rumor saja," kata Indriyanto, Rabu (2/9/2015).
Menurut Indriyanto yang merupakan mantan penasihat hukum Polri itu, tidak etis kalau dirinya mengomentari informasi yang belum pasti.
"Biar ada kepastian dulu, kan nggak etis," lanjutnya.
Isu pencopotan mantan Kapolda Gorontalo beredar sejak Selasa (1/9/2015) malam. Bahkan, kabarnya dia dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana.
Tapi, Budi Waseso mengaku belum tahu kabar dirinya akan dicopot. Dia juga mengaku tidak dipanggil Jokowi semalam.
"Belum tahu (isu itu). Informasi dari siapa itu, sampai saat ini masih bekerja biasa, bahkan saya akan rapat hari ini," kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Budi mengatakan sebelum dicopot pasti ada pemberitahuan dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selama ini, dia belum pernah menerima surat itu.
Dia juga merasa tak pernah membuat kegaduhan ekonomi, antaralain menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi, antara lain di PT. Pelindo II, seperti yang dikabarkan menjadi alasan pencopotan. Ia mengatakan hanya menjalankan tugas sesuai amanah.
"Saya ini prajurit Bhayangkara, ini adalah amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin," kata dia.
Budi mengatakan hubungan antara penegakan hukum dan perlambatan ekonomi memang ada. Itu terjadi kalau penegakan hukumnya tidak benar dan sifatnya hanya mencari-cari masalah.
Dia juga minta jangan mengait-ngaitkan isu pencopotan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani Bareskrim.
"Jangan dikait-kaitkanlah, saya bekerja sesuai prosedur hukum, hukum itu harus ada tanggung jawab," katanya.
"Belum tahu (isu itu). Informasi dari siapa itu, sampai saat ini masih bekerja biasa, bahkan saya akan rapat hari ini," kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Budi mengatakan sebelum dicopot pasti ada pemberitahuan dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selama ini, dia belum pernah menerima surat itu.
Dia juga merasa tak pernah membuat kegaduhan ekonomi, antaralain menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi, antara lain di PT. Pelindo II, seperti yang dikabarkan menjadi alasan pencopotan. Ia mengatakan hanya menjalankan tugas sesuai amanah.
"Saya ini prajurit Bhayangkara, ini adalah amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin," kata dia.
Budi mengatakan hubungan antara penegakan hukum dan perlambatan ekonomi memang ada. Itu terjadi kalau penegakan hukumnya tidak benar dan sifatnya hanya mencari-cari masalah.
Dia juga minta jangan mengait-ngaitkan isu pencopotan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani Bareskrim.
"Jangan dikait-kaitkanlah, saya bekerja sesuai prosedur hukum, hukum itu harus ada tanggung jawab," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD