Kabreskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso. [suara.com/Erick Tanjung]
Sampai Rabu (2/9/2015) sore, Komisaris Jenderal Budi Waseso mengaku belum mendapat secara resmi mengenai pencopotan dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
"Sampai saat ini saya belum tahu, saya baru selesai memimpin rapat. Belum ada perintah itu (pergantiannya sebagai Kabareskrim)," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Seharian ini beredar isu Budi Waseso akan dicopot karena dia dianggap berkontribusi membuat gaduh situasi perekonomian, antara lain dengan upaya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dia menuturkan pertemuannya dengan jajaran pejabat utama Mabes Polri hari ini bukan dalam rangka rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri.
"Oh nggak, ini kapasitasnya bukan Wanjakti. Ini rapat koordinasi saja masalah undang-undang," ujarnya.
Ketika ditanya apakah kabar dia akan dicopot sebagai bentuk gertakan untuk kepentingan tertentu, Budi Waseso tak melihat ke arah sana.
"Tidaklah, saya tak akan menilai ke situ (pencopotan sebagai gertakan). Orang kan bebas menilai, silakan saja. Tapi kan kalau teman-teman wartawan mencari sumber berita ada kepastiannya, jangan isu," katanya.
Budi juga tidak akan akan menanyakan kabar pencopotan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Tidaklah, untuk apa saya berkomentar dan berkoordinasi (dengan Kapolri). Nanti kalau waktunya, jabatan pasti selesai. Itu melalui Wanjakti dipimpin Kapolri, kalau memang betul nanti akan diajukan ke Presiden," katanya.
Budi menegaskan belum mendapatkan panggilan langsung dari Presiden Joko Widodo ke Istana Negara seperti santer diberitakan.
"Sampai saat ini saya belum tahu, saya baru selesai memimpin rapat. Belum ada perintah itu (pergantiannya sebagai Kabareskrim)," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Seharian ini beredar isu Budi Waseso akan dicopot karena dia dianggap berkontribusi membuat gaduh situasi perekonomian, antara lain dengan upaya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dia menuturkan pertemuannya dengan jajaran pejabat utama Mabes Polri hari ini bukan dalam rangka rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri.
"Oh nggak, ini kapasitasnya bukan Wanjakti. Ini rapat koordinasi saja masalah undang-undang," ujarnya.
Ketika ditanya apakah kabar dia akan dicopot sebagai bentuk gertakan untuk kepentingan tertentu, Budi Waseso tak melihat ke arah sana.
"Tidaklah, saya tak akan menilai ke situ (pencopotan sebagai gertakan). Orang kan bebas menilai, silakan saja. Tapi kan kalau teman-teman wartawan mencari sumber berita ada kepastiannya, jangan isu," katanya.
Budi juga tidak akan akan menanyakan kabar pencopotan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Tidaklah, untuk apa saya berkomentar dan berkoordinasi (dengan Kapolri). Nanti kalau waktunya, jabatan pasti selesai. Itu melalui Wanjakti dipimpin Kapolri, kalau memang betul nanti akan diajukan ke Presiden," katanya.
Budi menegaskan belum mendapatkan panggilan langsung dari Presiden Joko Widodo ke Istana Negara seperti santer diberitakan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah