Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kepada para anggota dewan untuk tidak memperbesar-besarkan perihal kunjungan pimpinan DPR ke acara bakal calon Presiden (Capres) AS Donald Trump. Apalagi sampai ada pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Ini ada orang yang mengada-ada. Polemik ini gak ada gunanya. Kecuali ada orang memanfaatkan, mau melaporkan ke MKD, seolah-olah kita hadir saat kampanye Donald Trump. Saya kira ini orang yang gagal paham, dan mau melakukan manuver-manuver yang gak perlu dan akan berbalik ke mereka sendiri," kata Fadli, saat dihubungi, Senin (7/9/2015).
Fadli mengaku menyayangkan soal pelaporan anggota dewan ke MKD tersebut. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kunjungan pimpinan DPR ke acara kampanye bakal Capres AS dari Partai Republik itu bukanlah untuk memberikan dukungan politik.
"Jadi sekarang itu seolah-olah dipelintir, bahwa itu kampanye. Bukan. Kampanye Presiden AS belum berlangsung. Untuk penentuan kandidat saja belum. Ini masih seorang individual, seorang pengusaha, bukan sebagai calon presiden," tuturnya.
Selain itu, Fadli juga mengatakan bahwa uang yang digelontorkan untuk lawatan delegasi DPR ke AS, telah diperhitungkan. Dia menegaskan bahwa uang negara itu diperuntukkan bagi kegiatan Konferensi Ketua Parlemen Sedunia yang dilakukan di markas besar PBB.
"Kita kan pergi ke AS menggunakan uang negara untuk menghadiri sidang Ketua Parlemen Sedunia. Tapi semua keuangan itu dikontrol, dan kita terima gak ada yang luar biasa. Kalau ada yang bilang sampai 73 orang (berangkat), itu fitnah. Hanya 14 orang dan staf," katanya.
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama