Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan adanya mekanisme seleksi terhadap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang akan menjadi PNS karena ternyata tak semua jebolan sekolah tersebut bisa kerja bagus.
Basuki atau yang disapa Ahok menginginkan model IPDN seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dimana lulusannya tidak langsung menjadi pegawai pajak serta bea cukai, tapi harus melewati seleksi bersama kandidat lainnya.
"Saya tawarkan gini, seperti STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dia lulus masih harus bertanding dengan yang lain," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/9/2015).
Ahok mengatakan lulusan IPDN bisa menjadi PNS di daerah tertentu tanpa melalui tes dengan catatan di daerah tersebut jumlah universitasnya sedikit.
"Tapi kalau daerah yang universitas sudah banyak banget seperti di DKI, lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk. Toh ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, saya bilang jabatan ditentukan bukan karena karier kepamongan lagi, tapi kombinasi tes sama komputer makalah dan wawancara, psikologi," kata Ahok.
Pemikiran Ahok sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan Djohermansyah Djohan dan beberapa alumni IPDN siang tadi di Balai Kota.
"Saya kira jadi bagus, sekarang kita ketemu (dengan perwakilan alumni IPDN) kita pikirkan masa depan IPDN harusnya seperti apa," ujarnya.
Nama IPDN kembali dibicarakan setelah beberapa waktu lalu Ahok mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar membubarkan IPDN.
Ahok menilai lulusan IPDN banyak yang tidak bisa bekerja dengan baik.
Tag
Berita Terkait
-
Wamendagri Bima Dorong Lulusan IPDN Persiapkan Diri Menjadi Kepala Daerah Masa Depan
-
Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota
-
Apresiasi Praja IPDN, Wamendagri Bima: Latih Kepemimpinan Atasi Dinamika Pemerintahan
-
Mendagri Tito Kerahkan Praja IPDN, Percepat Pemulihan Permukiman Terdampak Bencana
-
Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri: IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM