Suara.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) menyatakan kecewa karena pemerintah mengabaikan kajian para peneliti soal lahan gambut dan kebakaran hutan.
"Koordinasi peneliti dengan pemerintah sudah dilakukan melalui pemberian hasil penelitian dan harapan peneliti, adalah agar kebijakan pemerintah berdasarkan hasil kajian, tapi nyatanya berbeda," kata peneliti LIPI Profesor Tukirin di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subtoto, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Tukirin mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengumpulkan data kalau lahan hutan gambut di Indonesia lebih dari setengahnya sudah dimanfaatkan lahan produksi berupa perkebunan.
Namun, yang paling mengecewakannya, dari 14 juta hektar lahan gambut yang sudah digunakan tersebut, 7 juta hektarnya seharusnya tidak boleh dijadikan lahan perkebunan. Pasalnya, lahan hutan gambut tersebut memiliki kedalaman lebih dari tiga meter.
"Yang lebih dari tiga meter dalamnya ini seharusnya tidak boleh jadi lahan perkebunan, sebab kalau nanti dibakar, sulit sekali dipadamkan dan akan menghasilkan asap yang sangat pekat. Pemerintah harus mencabut kembali perizinan di lahan tersebut," kata Tukirin.
Meski begitu, dia juga menyadari bahwa adanya kebijakan pemerintah yang melenceng dari rekomendasi yang diberikan berupa hasil penelitiannya tersebut karena adanya faktor politik.
"Kadang-kadang kebijakan itu politis, sehingga apa yang disarankan oleh peneliti berbeda dengan yang diterapkan pemerintah dan itu pasti tidak berjalan. Peneliti hanya merekomendasikan, jika tidak dipakai oleh pemerintah, maka akhir kebijakan tersebut pastilah sebuah bencana," katanya.
Dirinya juga mempersoalkan dana yang diberikan pemerintah untuk peniliti. Menurutnya, dana peneliti di Indonesia menjadi yang paling kecil di Asia Tenggara.
"Celakanya, dana penelitian kepada peneliti, terkecil di Asia Tenggara. Sangat sulit sekali agar peneliti menghasilkan penelitian yang baik, tapi dana tidak cukup," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah