Suara.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) menyatakan kecewa karena pemerintah mengabaikan kajian para peneliti soal lahan gambut dan kebakaran hutan.
"Koordinasi peneliti dengan pemerintah sudah dilakukan melalui pemberian hasil penelitian dan harapan peneliti, adalah agar kebijakan pemerintah berdasarkan hasil kajian, tapi nyatanya berbeda," kata peneliti LIPI Profesor Tukirin di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subtoto, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Tukirin mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengumpulkan data kalau lahan hutan gambut di Indonesia lebih dari setengahnya sudah dimanfaatkan lahan produksi berupa perkebunan.
Namun, yang paling mengecewakannya, dari 14 juta hektar lahan gambut yang sudah digunakan tersebut, 7 juta hektarnya seharusnya tidak boleh dijadikan lahan perkebunan. Pasalnya, lahan hutan gambut tersebut memiliki kedalaman lebih dari tiga meter.
"Yang lebih dari tiga meter dalamnya ini seharusnya tidak boleh jadi lahan perkebunan, sebab kalau nanti dibakar, sulit sekali dipadamkan dan akan menghasilkan asap yang sangat pekat. Pemerintah harus mencabut kembali perizinan di lahan tersebut," kata Tukirin.
Meski begitu, dia juga menyadari bahwa adanya kebijakan pemerintah yang melenceng dari rekomendasi yang diberikan berupa hasil penelitiannya tersebut karena adanya faktor politik.
"Kadang-kadang kebijakan itu politis, sehingga apa yang disarankan oleh peneliti berbeda dengan yang diterapkan pemerintah dan itu pasti tidak berjalan. Peneliti hanya merekomendasikan, jika tidak dipakai oleh pemerintah, maka akhir kebijakan tersebut pastilah sebuah bencana," katanya.
Dirinya juga mempersoalkan dana yang diberikan pemerintah untuk peniliti. Menurutnya, dana peneliti di Indonesia menjadi yang paling kecil di Asia Tenggara.
"Celakanya, dana penelitian kepada peneliti, terkecil di Asia Tenggara. Sangat sulit sekali agar peneliti menghasilkan penelitian yang baik, tapi dana tidak cukup," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi