Warga Riau korban asap mengadu ke Komnas HAM. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat dan rekan-rekan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap mengadukan sejumlah perusahaan yang disinyalir terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan bencana asap ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jumat (18/9/2015).
Selain mengadukan ke Komnas HAM, kata Ade, saat ini DPRD Riau sedang menggalang kekuatan untuk mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat Riau yang sudah tak tahan dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan.
"Kita sedang menggalang beberapa fraksi untuk menanyakan secara formal kepada gubernur terkait kondisi darurat Riau sekarang. Ini harus ada perencanaan agar tidak terjadi berulang-ulang," kata Hartati di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.
Hartati mengingatkan bencana asap sudah banyak memakan korban. Menurut data terakhir Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tahun ini jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas mencapai 43.386 jiwa. Bahkan, ada yang meninggal dunia.
"Korban kesehatan ada, korban nyawa, kemudian secara ekonomi berdampak luas, karena masyarakat menengah sudah tidak bisa beraktifitas di luar rumah, kita minta ketegasan Gubernur," katanya.
Pengaduan Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap ke Komnas HAM sekaligus untuk mengingatkan bahwa bencana asap di Riau bukan lagi bencana daerah, melainkan bencana nasional.
"Inilah maksud saya datang ke Jakarta, ini bukan lagi bencana dalam skala lokal tapi nasional. Penyelesaian ini harus terintegrasi di pusat," katanya.
Anggota Komnas HAM Sandra Moniaga menegaskan untuk menyelesaikan bencana asap dan penyebabnya, pemerintah harus menyelidikinya.
"Mata rantai pembakaran ini harus diselidiki, kita harapkan semua pihak bekerjasama selamatkan kelompok rentan, matikan api, kemudian pulihkan ekosistem," kata Sandra.
Berdasarkan pantuan Satelit NASA di Riau, tercatat dari Januari sampai September 2015, titik api paling banyak terjadi di bulan Juli sebanyak 2.085 titik.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu