Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jendral TNI (Purn) LB Panjaitan meminta kepolisian untuk menyelidiki keterlibatan pihak lain, termasuk TNI terkait kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap aktivis antitambang di Lumajang, Jawa Timur.
"Saya belum berani mengatakan terkait keterlibatan itu, karena belum sampai pada kesimpulan, tapi bisa saja itu terjadi," ucap Luhut ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (2/10/2015).
Ia mengaku, selalu mendapat laporan terkini dalam kasus Lumajang dan saat ini sedang dalam upaya investigasi pihak kepolisian, dan mengarah kepada siapa aktor sebenarnya di balik kasus tersebut.
"Saya tadi juga sudah dilapori pihak Kapolri dan sekarang mereka sudah mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka utama. Jadi kita tunggu saja, sampai nanti ada hasilnya," katanya.
Sementara itu, Luhut yang menyampaikan materi kuliah umum dengan judul "Analisis Kondisi Politik dan Perekonomian Dalam Menghadapi Tantangan Global" meminta kepada masyarakat, khususnya kalangan muda agar tidak terpengaruh sejumlah propaganda yang dilakukan oleh media, termasuk terkait terorisme.
Sebelumnya, dalam kasus Lumajang Polda Jawa Timur telah menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, yakni Har menjadi "aktor intelektual" dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang, 26 September 2015.
"Sebelumnya, Kades Selok Awar-awar telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum terkait langsung dan Kamis (1/10) diketahui kapasitas dia sebagai aktor intelektual dalam kasus Lumajang," kata Wadir reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya.
Saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi A DPRD Jatim, Anom menjelaskan untuk menetapkan Kades Har sebagai tersangka dan aktor intelektual itu tidak mudah, karena saksi yang ada tidak mau mengaku.
"Seperti dibilang Kapolda Jatim, para tersangka sering menjawab 'tak oneng' (tidak tahu, Bahasa Madura), tapi polisi akhirnya melakukan investigasi hingga menetapkan Kades Har sebagai aktor intelektual," ujarnya.
Hingga kini, Polda Jatim telah menetapkan 23 tersangka, termasuk Kades Har. Ke-23 tersangka itu ada yang menjadi tersangka pembunuhan Salim Kancil, ada pula yang merupakan tersangka penganiayaan Tosan dan ada pula yang menjadi tersangka untuk kedua kasus itu (pembunuhan dan penganiayaan). (Antara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Sinyal Aviastar yang Hilang di Sulsel Sudah Ditemukan
Anggota DPR yang Dilaporkan PRT Ternyata Anak Mantan Wapres
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah