Suara.com - Pimpinan DPR akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas delapan calon pimpinan KPK.
Pertemuan dengan Kepala Negara dijadwalkan usai pimpinan DPR pulang dari acara di Yogyakarta. Diharapkan, Kamis (8/10/2015) pertemuan sudah terselenggara.
"Rabu sore atau Kamis pagi kemungkinan kita akan melayangkan suratnya," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Senin (5/10/2015).
Lebih lanjut, Fahri mengatakan Badan Musyawarah DPR meminta pimpinan DPR agar menanyakan beberapa hal ke Presiden.
Ada tiga catatan yang menjadi perhatian DPR. Pertama, apakah uji capim KPK bersamaan dengan pembahasan revisi UU KPK atau tidak.
"Karena kita tahu banyak yang kacau-kacau. Ini nasib revisinya seperti apa, karena kalau tidak kita melakukan hal yang sama berulang-berulang sandiwara-sandiwara yang ada," ujar dia.
Kedua, soal audit BPK mengenai kinerja KPK yang belum diserahkan ke DPR.
"Sejak zaman Hadi Purnomo, audit itu sudah diserahkan ke KPK, tapi KPK belum menyerahkan ke DPR," kata Fahri.
Catatan ketiga mengenai ketiadaan jaksa dalam daftar capim KPK. Padahal, kata Fahri, dalam UU KPK disebutkan pimpinan KPK harus memiliki unsur dari jaksa.
Kehadiran jaksa bertujuan agar tidak menjadi alasan bagi tersangka KPK melakukan praperadilan di kemudian hari.
"Kalau kita tidak hati-hati dengan syarat adanya jaksa ini, maka syarat jaksa ini akan ditanyakan kepada Presiden kenapa tidak ada jaksa di antara calon, begitu kira-kira," kata Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO