Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan PAN akan menolak usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jika semangatnya ingin melemahkan KPK.
"Saya mendapat laporan dalam draft RUU KPK ada berapa usulan yang dapat melemahkan KPK, seperti usulan keberadaan KPK hanya 12 tahun ke depan," katanya di sela kunjungan kerja ke Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Sabtu (10/10/2015).
Namun, kata Zulkifli, kalau usulannya untuk menguatkan kewenangan KPK, maka PAN bisa menyetujuinya.
Oleh karena itu, kata dia, PAN sampai saat ini belum menentukan sikapnya terhadap revisi UU KPK, tapi masih akan mempelajari perkembangannya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan Fraksi PAN di DPR RI belum menentukan sikap terhadap usulan revisi UU KPK.
Menurut Taufik, FPAN masih akan mempelajari prosesnya dan perkembangan di di Badan Legislatif.
"PAN tidak bisa langsung menyatakan menolak atau menerima, tanpa pertimbangan yang komprehensif," kata Wakil Ketua DPR ini.
Revisi UU KPK diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP