Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan PAN akan menolak usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jika semangatnya ingin melemahkan KPK.
"Saya mendapat laporan dalam draft RUU KPK ada berapa usulan yang dapat melemahkan KPK, seperti usulan keberadaan KPK hanya 12 tahun ke depan," katanya di sela kunjungan kerja ke Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Sabtu (10/10/2015).
Namun, kata Zulkifli, kalau usulannya untuk menguatkan kewenangan KPK, maka PAN bisa menyetujuinya.
Oleh karena itu, kata dia, PAN sampai saat ini belum menentukan sikapnya terhadap revisi UU KPK, tapi masih akan mempelajari perkembangannya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan Fraksi PAN di DPR RI belum menentukan sikap terhadap usulan revisi UU KPK.
Menurut Taufik, FPAN masih akan mempelajari prosesnya dan perkembangan di di Badan Legislatif.
"PAN tidak bisa langsung menyatakan menolak atau menerima, tanpa pertimbangan yang komprehensif," kata Wakil Ketua DPR ini.
Revisi UU KPK diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri