Suara.com - Bagus Santosa
Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Faris, mengampanyekan gerakan untuk tidak memilih kepalad daerah dari partai yang mendukung revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK do Pilkada serentak.
"Kami mengapresiasi fraksi-fraksi yang mendukung menolak revisi UU KPK, dan terhadap fraksi-fraksi yang terus ingin merevisi. Hari ini ICW dengan seluruh jaringan yang mendukung pemberantasan korupsi terus berupaya mengkampanyekan jangan pilih calon kepala daerah dari partai-partai yang mendukung revisi UU KPK. Karena sanksi kepada parpol bisa dilakukan oleh publik yang nyata-nyata mendorong revisi UU KPK," tutur Donald di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (11/10/2015).
Dalam pengamatannya, sejumlah fraksi sudah menyatakan dukungannya untuk revisi ini. Di antaranya, PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar. Sehingga, calon kepala daerah dari partai ini sudah seharusnya tidak dipilih dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti.
"Karenanya, menurut kami, harusnya publik nggak lagi memilih calon-calon kepala daerah yang diusung," ujar dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri