Suara.com - Bagus Santosa
Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Faris, mengampanyekan gerakan untuk tidak memilih kepalad daerah dari partai yang mendukung revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK do Pilkada serentak.
"Kami mengapresiasi fraksi-fraksi yang mendukung menolak revisi UU KPK, dan terhadap fraksi-fraksi yang terus ingin merevisi. Hari ini ICW dengan seluruh jaringan yang mendukung pemberantasan korupsi terus berupaya mengkampanyekan jangan pilih calon kepala daerah dari partai-partai yang mendukung revisi UU KPK. Karena sanksi kepada parpol bisa dilakukan oleh publik yang nyata-nyata mendorong revisi UU KPK," tutur Donald di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (11/10/2015).
Dalam pengamatannya, sejumlah fraksi sudah menyatakan dukungannya untuk revisi ini. Di antaranya, PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar. Sehingga, calon kepala daerah dari partai ini sudah seharusnya tidak dipilih dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti.
"Karenanya, menurut kami, harusnya publik nggak lagi memilih calon-calon kepala daerah yang diusung," ujar dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting