Suara.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Widyo Pramono, tak mau menanggapi isu nama Jaksa Agung M. Prasetya masuk daftar pejabat negara yang akan diganti Presiden Joko Widodo.
"Saya nggak ada kepentingan untuk menjawab di luar, itu bukan ranah saya," ujar Widyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
Widyo mengatakan tidak punya kewenangan untuk meraba-raba siapa calon pengganti Prasetyo.
Ketika ditanyai wartawan mengenai apakah posisi Jaksa Agung nanti berasal dari internal kejaksaan, Widyo tidak mau menjawab.
"Anda nggak boleh tanya seperti itu, saya sebagai Jampidsus mesti harus bekerja melakukan kinerja dengan baik," katanya.
Nama Prasetyo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat disebut-sebut setelah perkara dugaan suap dana bantuan sosial Sumatera Utara masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini telah menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istri muda Evy Susanti dan belakangan menimpa Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?