Suara.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Widyo Pramono, tak mau menanggapi isu nama Jaksa Agung M. Prasetya masuk daftar pejabat negara yang akan diganti Presiden Joko Widodo.
"Saya nggak ada kepentingan untuk menjawab di luar, itu bukan ranah saya," ujar Widyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
Widyo mengatakan tidak punya kewenangan untuk meraba-raba siapa calon pengganti Prasetyo.
Ketika ditanyai wartawan mengenai apakah posisi Jaksa Agung nanti berasal dari internal kejaksaan, Widyo tidak mau menjawab.
"Anda nggak boleh tanya seperti itu, saya sebagai Jampidsus mesti harus bekerja melakukan kinerja dengan baik," katanya.
Nama Prasetyo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat disebut-sebut setelah perkara dugaan suap dana bantuan sosial Sumatera Utara masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini telah menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istri muda Evy Susanti dan belakangan menimpa Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD