Suara.com - Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat DPR Syarif Abdullah Alkadrie mencium aroma politis dalam pusaran wacana yang mendesak pencopotan Jaksa Agung H. M. Prasetyo. Ia bahkan tak sungkan menyebut adanya pihak-pihak yang tak suka dengan keberadaan Prasetyo berikut kinerja yang telah dilakukannya.
“Pihak-pihak dengan kepentingan tertentu tidak suka terhadap Jaksa Agung Prasetyo, sehingga ingin mendorong RI 1 untuk mencopot Pak Prasetyo,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Ia menambahkan jabatan Jaksa Agung adalah jabatan strategis, terkait perannya dalam memegang komando supremasi hukum. Tak heran jika banyak partai mengincar jabatan untuk menopang kepentingan politiknya. Bahkan, kelompok non-partai pun banyak yang berkepentingan terhadap jabatan itu, demi kepentingan-kepentingan tertentu.
“Kita di sini bukan bicara tentang publik yang ingin mencopot Pak Prasetyo sebagai Jaksa Agung, tetapi kita berhadapan dengan pihak yang menginginkan posisi strategis itu,” katanya.
Ketika ditanya mengenai keterkaitan Jaksa Agung dengan Partai Nasdem yang tengah dilanda isu korupsi, Syarief menjelaskan keduanya tak ada hubungan sama sekali.
Menurutnya, kelompok yang mengincar posisi Jaksa Agung sengaja melempar wacana itu, menggiring opini seolah-olah keduanya saling terkait. Padahal, Syarif menegaskan bahwa keterkaitan itu terlalu mengada-ada, hanya gosip yang diolah untuk memanas-manasi suasana menjelang reshuffle jilid II.
“Tidak ada hubungannya dengan Nasdem, itu akal-akalan saja. Saya tegaskan bahwa sejak Jaksa Agung Prasetyo pertama kali dilantik, yang pertama kali ia angkat itu kasus Bupati Sumba Barat yang nota bene orang Nasdem. Kemudian ada juga kasus ketua dewan Pertimbangan Sulawesi Tengah, yang juga orang NasDem,” katanya.
Menurut Syarif, silang sengkarut wacana terkait desakan untuk mencopot Jaksa Agung merupakan bagian dari upaya sistematis untuk merongrong eksistensi Partai Nasdem. Legislator asal Kalimantan Barat ini mencermati gencarnya kabar tidak sedap yang menerpa Nasdem menyiratkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak partai.
Dalam suasana ini, ia kembali menegaskan bahwa Partai Nasem sejak awal tak mempersoalkan jika pencopotan kader-kader Nasdem dari kursi Kabinet Kerja akan benar-benar terjadi. Sebab bagi Syarief, dukungan tanpa syarat kepada Presiden Jokowi adalah komitmen yang telah dibangun sejak awal pembentukan koalisi.
“Hak itu ada di Presiden, tapi Nasdem tidak khawatir itu,” kata dia.
Berita Terkait
-
Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara
-
Kejagung Serahkan Uang Hasil Lelang Ke Kementerian Keuangan Sebesar Rp 1,02 Triliun
-
Kala Prabowo Sapa Jaksa Agung setelah Tangkap Kepala BGN: Yang Sekarang Agak Diwaspadai
-
Jaksa Agung Setor Rp10,2 Triliun ke Negara, Legislator PDIP: Bukti Nyata Selamatkan Aset
-
Sita 2,3 Juta Hektare Lahan dan Rp10,2 Triliun, Jaksa Agung: Ini Bukan Sekadar Seremonial!
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Viral Ajudan Danrem Lari Tanpa BIB di Jogja Marathon, Korem 072 Sebut Nomor Diduga Terlepas
-
Biar Tak Bolak-balik, Banggar DPR Langsung Getok Persetujuan Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi
-
Akademisi UI Kritik Kehadiran Aparat di Kampus Saat Ujian Doktoral Dokter Tifa
-
Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!
-
iPhone XS Bekas Koruptor Laku Rp34 Juta, KPK Jamin Data Sudah Factory Reset
-
Qodari Tolak Negosiasi Program MBG, Pengamat Nilai Bisa Picu Protes Publik Lebih Besar
-
Bukan Dibegal, Dua Korban Tewas di Selokan Bekasi Ternyata Korban Tawuran
-
Rano Karno Menangis di Sidang Paripurna HUT Jakarta: 'Jejak Jutaan Langkah, Keringat, dan Harapan'
-
Menteri PPPA Ungkap Kondisi Perempuan yang Diduga Disekap Pacar Selama Tiga Tahun di Bandung