Suara.com - Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat DPR Syarif Abdullah Alkadrie mencium aroma politis dalam pusaran wacana yang mendesak pencopotan Jaksa Agung H. M. Prasetyo. Ia bahkan tak sungkan menyebut adanya pihak-pihak yang tak suka dengan keberadaan Prasetyo berikut kinerja yang telah dilakukannya.
“Pihak-pihak dengan kepentingan tertentu tidak suka terhadap Jaksa Agung Prasetyo, sehingga ingin mendorong RI 1 untuk mencopot Pak Prasetyo,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Ia menambahkan jabatan Jaksa Agung adalah jabatan strategis, terkait perannya dalam memegang komando supremasi hukum. Tak heran jika banyak partai mengincar jabatan untuk menopang kepentingan politiknya. Bahkan, kelompok non-partai pun banyak yang berkepentingan terhadap jabatan itu, demi kepentingan-kepentingan tertentu.
“Kita di sini bukan bicara tentang publik yang ingin mencopot Pak Prasetyo sebagai Jaksa Agung, tetapi kita berhadapan dengan pihak yang menginginkan posisi strategis itu,” katanya.
Ketika ditanya mengenai keterkaitan Jaksa Agung dengan Partai Nasdem yang tengah dilanda isu korupsi, Syarief menjelaskan keduanya tak ada hubungan sama sekali.
Menurutnya, kelompok yang mengincar posisi Jaksa Agung sengaja melempar wacana itu, menggiring opini seolah-olah keduanya saling terkait. Padahal, Syarif menegaskan bahwa keterkaitan itu terlalu mengada-ada, hanya gosip yang diolah untuk memanas-manasi suasana menjelang reshuffle jilid II.
“Tidak ada hubungannya dengan Nasdem, itu akal-akalan saja. Saya tegaskan bahwa sejak Jaksa Agung Prasetyo pertama kali dilantik, yang pertama kali ia angkat itu kasus Bupati Sumba Barat yang nota bene orang Nasdem. Kemudian ada juga kasus ketua dewan Pertimbangan Sulawesi Tengah, yang juga orang NasDem,” katanya.
Menurut Syarif, silang sengkarut wacana terkait desakan untuk mencopot Jaksa Agung merupakan bagian dari upaya sistematis untuk merongrong eksistensi Partai Nasdem. Legislator asal Kalimantan Barat ini mencermati gencarnya kabar tidak sedap yang menerpa Nasdem menyiratkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak partai.
Dalam suasana ini, ia kembali menegaskan bahwa Partai Nasem sejak awal tak mempersoalkan jika pencopotan kader-kader Nasdem dari kursi Kabinet Kerja akan benar-benar terjadi. Sebab bagi Syarief, dukungan tanpa syarat kepada Presiden Jokowi adalah komitmen yang telah dibangun sejak awal pembentukan koalisi.
“Hak itu ada di Presiden, tapi Nasdem tidak khawatir itu,” kata dia.
Berita Terkait
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Tak Ada Lagi Kompromi: Jaksa Agung Minta Silfester Matutina Segera Dieksekusi
-
Jaksa Agung Turun Tangan! Perintahkan Kejari Jaksel Buru-Tangkap Silfester Matutina
-
Borok Penegak Hukum Dibongkar Mahfud MD: Kapolri dan Jaksa Agung Ogah Satu Ruangan!
-
Tom Lembong Dapat Abolisi, Hotman Paris Langsung 'Todong' Prabowo dan Jaksa Agung
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi