Anggota DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Program Bela Negara

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Syafrudin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan program bela negara karena di khawatirkan akan menyedot anggaran TNI.

"Justru kami mempertanyakan kepada pemerintah soal bujet TNI yang turun. Sedangkan presiden meminta poros maritim bisa diperkuat. Padahal, itu membutuhkan armada yang kuat untuk mengawasi, makanya kita sampaikan kepada pemerintah agar ini bisa dipertimbangkan," kata Syafrudin di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (23/10/2015).

Menurutnya, saat ini yang paling utama bagaimana mengamankan NKRI yang skup wilayahnya tidak kecil. Untuk mengawasi itu diperlukan armada yang kuat dan anggaran yang tidak sedikit.

"Bagaimana kita memiliki kapal selam handal, torpedo yang handal kalau tidak ada anggaran. Dan persoalan ini tidak hanya sekadar bicara. Karena bagaimana kita bicara torpedo tetapi tidak ada isinya," cetus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Karena itu, program bela negara dan penguatan alutista TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki korelasi yang sama. Namun, demikian dikatakan Syafrudin, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang di inisiasi pemerintah soal program bela negara tersebut.

"Kita apresiasi soal bela negara, tetapi jangan di artikan bela Negara soal mengangkat senjata. Hal inilah yang perlu di jelaskan dan disosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Bahkan, saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas beberapa hari lalu. Komisi I kata Syafrudin telah meminta rincian anggaran, siapa saja sasaran program tersebut, usia yang mengikuti kegiatan, dan berapa lama jika di ikuti. Mengingat, semua itu ada kaitannya dengan penganggaran jika program itu jadi terlaksana.

"Pasti ini akan ketahuan untuk apa saja digunakan, agar tidak menjadi salah tafsir di masyarakat, bahwa bela negara itu bukan angkat senjata," terangnya.

Meski demikian, Syafrudin, mengaku sepakat dengan konsep bela negara yang sudah di paparkan pemerintah, namun demikian tidak diartikan jika bela negara persoalan angkat senjata.

"Yang paling penting program bela negara itu bukan soal wajib militer, tetapi ke depankan soal bela negara," katanya. (Antara)