Suara.com - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menuding dugaan adanya oknum Polda Jawa Timur yang berpolitiik menyusul penetapan status tersangka Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelang Pilkada 2015.
"Tentu besar dugaan kami, penetapan tersangka penuh dengan nuansa politik kaitan dengan pemilukada," kata Basarah di DPR, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Apalagi dalam kasus ini, menurut Ahmad Basarah, ada kesimpangsiuran. Dimana, pihak kepolisian menyebut kasus ini sudah di SP3, namun pihak kejaksaan mengatakan kasus ini masuk ke penyidikan dengan diterbitkannya SPDP.
"Kita minta div Propram polri untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya oknum di polda jatim yang bermain politik ini. Supaya tidak menjadi yurispudensi dengan oknum polisi di tempat lain. Termasuk jaksa agung juga harus melakukan penyelidikan terhadap oknumnya kalau memang ada," tegas Basarah.
Anggota Komisi III ini menerangkan, sudah ada kesepakatan pada saat bergulirnya Pilkada serentak supaya semua proses hukum untuk ditangguhkan agar pelaksanaan Pilkada tidak terganggu.
"Ini bukan membatalkan, tapi sepakat menunda sampai selesai pilkada," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!