Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengakui pemerintah ingin mengubah pola hidup suku anak dalam di Provinsi Jambi. Namun masih kesulitan.
Dia mengatakan masyarakat pedalaman hidup dalam komunitas homogen. Dia lebih nyaman tinggal di tengah hutan belantara di banding di kota yang ramai orang dengan berbagai sarana prasarana yang modern. Diprediksi akan memakan waktu dan kesabaran untuk mendampingi mereka agar hidup ditengah-tengah masyarakat modern.
"Jadi untuk transmigrasi lokal itu (memindahkan orang pedalaman) tidak bisa dalam waktu sebentar. Paling tidak butuh waktu enam tahun," kata Khofifah saat ditemui di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan (1/11/2015).
Dia mencontohkan kasus suku anak dalam yang dipindahkan ke desa yang ramai dan bergabung dengan masyarakat lain di Kabupaten Sarolangun, Pemerintah telah membangunkan rumah-rumah bagi mereka sejak 2013 lalu. Namun mereka belum bisa tinggal menetap di rumah yang dibikinkan Pemerintah tersebut. Mereka masih sering tinggal di hutan seperti kehidupan sebelumnya.
"Di Kabupaten Sorolangun mereka belum bisa hidup di kota, mereka masih sering bolak-balik ke hutan. Akhirnya rumah yang dibangunkan itu hanya jadi rumah singgah, jadi mereka Seminggu di hutan dan Seminggu di rumah. Artinya rumah itu belum bisa jadi hunian tetap," ujarnya.
Dia menambahkan, di sana juga ada radio komunitas yang digagas oleh Warsi. Warga suku anak dalam itu sudah beradaptasi dengan teknologi, mereka juga sudah mengakses radio di dalam hutan.
"Saya sampaikan kepada mereka (Warsi) bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk terus menerus dilanjutkan bagi mereka yang ada di pedalaman. Ternyata warga pedalaman itu bisa mengakses radio itu," terangnya.
Radio komunitas juga memberikan manfaat bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Misalnya ada informasi pengobatan dan lainnya.
"Saya juga tanya pada anak-anak suku anak dalam kalau besar mau jadi apa, ada yang mau jadi guru, tentara, bahkan peneliti. Jadi mereka harus sekolah. Berarti mereka tidak bisa lagi tinggal di tengah hutan. Untuk mencapai itu mereka harus mengikuti sekolah formal, tidak bisa hanya dengan bisa baca tulis, dan menghitung saja," katanya.
Berita Terkait
-
Mensos: Jangan Salah, Suku Anak Dalam Sudah Punya Motor dan Hp
-
Ini Kebingungan Pemerintah Jokowi Tangani Pembakar Hutan
-
Ujian di Sekolah yang Terpapar Asap Disesuaikan Libur dan Materi
-
Di Makam Pahlawan, Mensos Ajak Doa Bersama Minta Turun Hujan
-
Cegah Kebakaran, Pemerintah Gelar Konferensi Gambut Internasional
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR