Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengakui pemerintah ingin mengubah pola hidup suku anak dalam di Provinsi Jambi. Namun masih kesulitan.
Dia mengatakan masyarakat pedalaman hidup dalam komunitas homogen. Dia lebih nyaman tinggal di tengah hutan belantara di banding di kota yang ramai orang dengan berbagai sarana prasarana yang modern. Diprediksi akan memakan waktu dan kesabaran untuk mendampingi mereka agar hidup ditengah-tengah masyarakat modern.
"Jadi untuk transmigrasi lokal itu (memindahkan orang pedalaman) tidak bisa dalam waktu sebentar. Paling tidak butuh waktu enam tahun," kata Khofifah saat ditemui di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan (1/11/2015).
Dia mencontohkan kasus suku anak dalam yang dipindahkan ke desa yang ramai dan bergabung dengan masyarakat lain di Kabupaten Sarolangun, Pemerintah telah membangunkan rumah-rumah bagi mereka sejak 2013 lalu. Namun mereka belum bisa tinggal menetap di rumah yang dibikinkan Pemerintah tersebut. Mereka masih sering tinggal di hutan seperti kehidupan sebelumnya.
"Di Kabupaten Sorolangun mereka belum bisa hidup di kota, mereka masih sering bolak-balik ke hutan. Akhirnya rumah yang dibangunkan itu hanya jadi rumah singgah, jadi mereka Seminggu di hutan dan Seminggu di rumah. Artinya rumah itu belum bisa jadi hunian tetap," ujarnya.
Dia menambahkan, di sana juga ada radio komunitas yang digagas oleh Warsi. Warga suku anak dalam itu sudah beradaptasi dengan teknologi, mereka juga sudah mengakses radio di dalam hutan.
"Saya sampaikan kepada mereka (Warsi) bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk terus menerus dilanjutkan bagi mereka yang ada di pedalaman. Ternyata warga pedalaman itu bisa mengakses radio itu," terangnya.
Radio komunitas juga memberikan manfaat bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Misalnya ada informasi pengobatan dan lainnya.
"Saya juga tanya pada anak-anak suku anak dalam kalau besar mau jadi apa, ada yang mau jadi guru, tentara, bahkan peneliti. Jadi mereka harus sekolah. Berarti mereka tidak bisa lagi tinggal di tengah hutan. Untuk mencapai itu mereka harus mengikuti sekolah formal, tidak bisa hanya dengan bisa baca tulis, dan menghitung saja," katanya.
Berita Terkait
-
Mensos: Jangan Salah, Suku Anak Dalam Sudah Punya Motor dan Hp
-
Ini Kebingungan Pemerintah Jokowi Tangani Pembakar Hutan
-
Ujian di Sekolah yang Terpapar Asap Disesuaikan Libur dan Materi
-
Di Makam Pahlawan, Mensos Ajak Doa Bersama Minta Turun Hujan
-
Cegah Kebakaran, Pemerintah Gelar Konferensi Gambut Internasional
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!