Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung ikut bicara soal kisruh pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Kota Bekasi, dan PT. Godang Tua Jaya sebagai pengelola.
Menurut Lulung, konflik bermula dari tanggapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mengenakkan didengar setelah dikritik Komisi A DPRD Kota Bekasi.
"Kalau kita sadar kita punya persoalan sampah dan kita nggak punya tempat pembuangan sampahnya dan sampai hari ini dari zaman ke zamannya, kita melakukan kontrak kepada Bekasi dengan jalan baik terus kenapa tiba-tiba sekarang (marah-marah)," kata Lulung ketika dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2015).
Ahok Sebut Penghadang Truk Sampah Mirip PremanAhok: Mau minta Rp1 triliun juga kita kasih! |
"Ini ada masalah saya bilang, saya bilang jangan arogan kita harus ramah, kalu DPRD Bekasi ingin bertanya pada pemerintah daerah dengan kepentingan MoU-nya kerjasamanya, ya diterima aja. Ya jangan ngatain siapa elu (mau manggil gue)," Lulung menambahkan.
Lulung yakin kalau saja Ahok merespon dengan baik atas keinginan Komisi A memanggil Ahok, tidak akan terjadi kisruh seperti sekarang.
"Jangan arogansi, dia bilang elu manggil gue ngapain? Kemudian jangan nyeret-nyeret pihak lain dan lembaga lain. Dia (Ahok) yang provokasi dia yang buat masalah," kata Lulung.
Lulung semakin menyayangkan sikap Ahok yang menantang Pemerintah Kota Bekasi menutup TPST Bantargebang agar sampah warga Jakarta tidak bisa dibuang sehingga terjadi bencana sampah di Ibu Kota Negara.
"Dia bilang kan tutup aja Bantargebang biar Jakarta menjadi bencana nasional. Gue kirim deh tentara nganter ke tempat elu. Ini kan nggak boleh, kita ramah aja, hubungan baik," kata Lulung.
Ahok mengingatkan konflik ini akan berdampak serius kepada masyarakat Jakarta.
Gara-gara sikap dan pernyataan Ahok, Komisi A DPRD sekarang sedang merencanakan somasi. Kemudian PT. Godang Tua Jaya menunjukan Yusril Ihza Mahendara menjadi pengacara setelah Ahok mengancam akan memutus kontrak kerjasama dengan Godang Tua Jaya.
Tapi, Ahok tidak takut. Ahok melaporkan masalah di Godang Tua Jaya ke Polda Metro Jaya dan akan melapor ke BPK agar alur keuangan di perusahaan tersebut diaudit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum