Suara.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), Rizal Abdullah, dituntut lima tahun enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain pidana penjara, anak buah Gubernur Sumsel Alex Noerdin tersebut diwajibkan membayar denda Rp300 juta, dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan empat bulan kurungan.
"Berdasarkan pertimbangan di atas, kami memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan menghakimi terdakwa untuk menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan dengan denda 300 juta rupiah subsider empat bulan kurungan," kata Ketua Tim JPU KPK, Nurul Widiasih, saat membacakan surat tuntutan kepada Rizal, di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2015).
Menurut Jaksa, Rizal Abdullah telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pihak lainnya. Adapun yang terlibat bersama dengan Rizal adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng, Wafid Muharam, Muhammad Nazariddin, dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Gerbaguna di Palembang, Sumsel.
"Saudara terdakwa sudah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," kata Nurul.
Sementara itu, hal-hal yang mempengaruhi besaran dalam surat tuntutan yang berjumlah 544 halaman kepada Rizal tersebut adalah adanya aksi perlawanan terhadap program pemerintah untuk mencegah korupsi dan dilihat sebagai hal yang memberatkan. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan juga telah mengembalikan uang yang didapatnya.
Atas tuntutan tersebut, Rizal dan pengacaranya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada Jumat (13/11) mendatang. Dirinya pun meminta kepada hakim agar kalau bisa disediakan infocus, agar dirinya bisa memberikan keterangan terkait gambar serta foto pembangunan wisma dan gedung serbaguna tersebut.
"Kami akan mengajukan nota pembelaan masing-masing yang mulia. Tapi saya meminta, kalau bisa disediakan infocus juga, agar saya dapat menjelaskan foto dan gambar tentang proyek tersebut," minta Rizal.
Rizal adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Sumsel (nonaktif). Dia didakwa telah merugikan negara sebesar Rp54,7 miliar dalam proyek pembangunan wisma atlet.
Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet, diduga menguntungkan PT Duta Graha Indah (DGI) sebesar Rp49.010.199.000. Dalam dakwaan disebutkan, Rizal Abdullah menerima hadiah dari PT DGI berupa uang sebesar Rp350.000.000.
Hadiah itu diberikan karena Rizal telah melakukan pengaturan agar PT DGI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumsel. Selain hadiah berupa uang, kata Jaksa, Rizal juga menerima berbagai fasilitas lainnya, seperti tiket perjalanan dan penginapan, yang nilainya sekitar Rp50 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
-
John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura
-
Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi
-
Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG
-
Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini
-
Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR
-
Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih
-
Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan
-
Norman Joesoef Jadi Wamenhan? Pakar: Rawan Konflik Kepentingan dan Pengalaman Birokrasi Nol