Jaksa Agung H. M. Prasetyo [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Independensi Kejaksaan Agung dipertanyakan dalam menangani dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella.
Menanggapi tudingan ada kepentingan politik dalam penanganan kasus tersebut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sempat berang. Ia membantah ada kongkalikong antara kejaksaan dan kepentingan politik.
"Siapa bilang baru terkuak. Dari mana kamu tahu baru terkuak dan seret-seret segala macam itu," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).
Dia menjelaskan kasus penyelewengan dana bansos mulanya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian perkara digugat Pemprov Sumut di PTUN dan kejaksaan kalah. Namun belakangan terungkap ternyata ada praktek suap dalam penanganan perkara. Hal itu terungkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Memang sejak awal kami akan mengungkapkan kasus penyimpangan dana bansos itu. Jadi bedakan OTT, kami dengan penanganan kasus bansosnya," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru