Selain DPRD, KPK Juga Panggil Kadis Sumut Terkait Kasus Gatot

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya memanggil pihak DPRD untuk mendalami kasus ketiga Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Kali ini, KPK juga memanggil sejunlah saksi dari pihak eksekutif, yakni beberapa kepala dinas Sumut. Mereka adalah Siti Hatati Suryantini(Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumut), M.A. Effendy Pohan(Kepala Dinas Bina Marga Sumut), Masri Kepala Dinas Pendidikan Sumut), dan Rajali (Kepala Dinas Pendapatan Sumut).

 

"Mereka juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk GPN," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat(6/11/2015).

 

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, Pandapotan Siregar.

 

Untuk diketahui, KPK sudah menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam tiga kasus yang berbeda. Perkara pertama adalah terkait dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan, kedua terkait dugaan pembwrian hadiah atau gratifikasi kepada Mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Patrice Rio Capella, dan yang ketiga adalah terkait kasus dugaan suap terhadap DPRD Sumut untuk memuluskan laporan pertanggungjawabannya sebagai Gubernur Sumut dan juga terkait pembahasan dan pengesahan APBD Sumut.

 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus suap kepada DPRD Sumut. Mereka adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014: Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri. Selain Gatot, kelimanya hingga saat ini belum ditahan oleh KPK.

 

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP