Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan pemekaran Madura menjadi provinsi tersendiri dan terpisah dari Jawa Timur.
Menurutnya, pola pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya diubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan alasan lokasi dan jumlah penduduk yang besar.
"Pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi yang kita gunakan sekarang dengan UU desa, dan sebagainya, adalah masa depan Indonesia," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Untuk Madura, Fahri mengatakan, wilayah itu bisa menjadi provinsi sendiri dan mengatur kehidupan sendiri.
"Orang NTB saja mampu, apalagi Madura. Banyak orang nekat kan di sana," kata politisi PKS ini.
Fahri menambahkan, Indonesia sudah saatnya memikirkan desentralisasi. Serta, sudah saatnya pemerintah pusat mempercayakan kapasitas lokal dalam menata wilayahnya.
"Saat ini kita percayakan setiap desa pegang uang Rp1 miliar. Itu adalah bentuk kemampuan atau kemauan kita agar mengajarkan setiap pemerintah pada semua tingkatan itu bisa mengelola uang masuk dan keluar," ujar dia.
Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan keleluasan kepada daerah untuk mencari pemasukan daerah lewat pajak yang menjadi prioritasnya.
"Misalnya pajak berburu, pajak memancing atau lainnya, supaya lingkungan kita juga terjaga. Nah ini harus diberikan tanggungjawab kepada masyarakat, itu biar serahkan ke daerah, biar dikelola. Kecil saja itu, tetapi itu cukup untuk memberikan tanggungjawab," kata dia.
Fahri juga menyarankan, supaya sistem ekonomi di Indonesia juga diubah. Dari ekonomi komando menjadi ekonomi koordinatif yang mengandalkan jaringan.
Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), berencana mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.
Deklarasi Provinsi Madura akan dilakukan berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. (baca: Ini Syarat agar Madura Pisah dari Provinsi Jawa Timur)
Acara deklarasi Madura sebagai provinsi baru itu diklaim sudah mendapat dukungan dari empat bupati di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Alasan menjadikan Madura sebagai provinsi antara lain, selama ini pemerintah dinilai menganaktirikan dan tidak pernah memperhatikan Madura.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Di Tengah Blokade Iran, Malaysia Dapat Jalur Khusus Lewati Selat Hormuz
-
Dana Iklim dan Rehabilitasi Hutan di Kalimantan: Bisakah REDD+ Beri Dampak Jangka Panjang?
-
Istri Richard Lee Diperiksa Polda Metro Jaya, Penyidikan Kasus Produk Kecantikan Masih Berjalan
-
DPR Ingatkan Pemerintah: Sekolah Tatap Muka Lebih Efektif Dibanding Wacana Belajar dari Rumah
-
Negara Diminta Tak Lagi Lunak ke Perusahaan: THR Tak Dibayar, DPR Dorong Dipidanakan!
-
Amankan FIFA Series 2026 di GBK: Ribuan Personel Jaga Ketat Ring 1 hingga Jalur Kedatangan
-
Usai Blusukan, Prabowo Perintahkan Pembangunan Hunian Layak untuk Warga Pinggir Rel Senen
-
DLH DKI Tutup Tempat Penampungan Sampah Sungai di TPU Tanah Kusir, Dialihkan ke TB Simatupang
-
WFH 1 Hari Sepekan, Ojol Terbelah: Driver Jakarta Cemas Pendapatan Turun, Depok Santai
-
15 Butir Rencana Damai Trump: Apa Saja Isinya dan Mengapa Iran Menolak?