Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan pemekaran Madura menjadi provinsi tersendiri dan terpisah dari Jawa Timur.
Menurutnya, pola pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya diubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan alasan lokasi dan jumlah penduduk yang besar.
"Pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi yang kita gunakan sekarang dengan UU desa, dan sebagainya, adalah masa depan Indonesia," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Untuk Madura, Fahri mengatakan, wilayah itu bisa menjadi provinsi sendiri dan mengatur kehidupan sendiri.
"Orang NTB saja mampu, apalagi Madura. Banyak orang nekat kan di sana," kata politisi PKS ini.
Fahri menambahkan, Indonesia sudah saatnya memikirkan desentralisasi. Serta, sudah saatnya pemerintah pusat mempercayakan kapasitas lokal dalam menata wilayahnya.
"Saat ini kita percayakan setiap desa pegang uang Rp1 miliar. Itu adalah bentuk kemampuan atau kemauan kita agar mengajarkan setiap pemerintah pada semua tingkatan itu bisa mengelola uang masuk dan keluar," ujar dia.
Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan keleluasan kepada daerah untuk mencari pemasukan daerah lewat pajak yang menjadi prioritasnya.
"Misalnya pajak berburu, pajak memancing atau lainnya, supaya lingkungan kita juga terjaga. Nah ini harus diberikan tanggungjawab kepada masyarakat, itu biar serahkan ke daerah, biar dikelola. Kecil saja itu, tetapi itu cukup untuk memberikan tanggungjawab," kata dia.
Fahri juga menyarankan, supaya sistem ekonomi di Indonesia juga diubah. Dari ekonomi komando menjadi ekonomi koordinatif yang mengandalkan jaringan.
Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), berencana mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.
Deklarasi Provinsi Madura akan dilakukan berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. (baca: Ini Syarat agar Madura Pisah dari Provinsi Jawa Timur)
Acara deklarasi Madura sebagai provinsi baru itu diklaim sudah mendapat dukungan dari empat bupati di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Alasan menjadikan Madura sebagai provinsi antara lain, selama ini pemerintah dinilai menganaktirikan dan tidak pernah memperhatikan Madura.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang
-
Sambut HUT PDIP ke-53, Atribut Soekarno Run 2026 Resmi Diluncurkan di GBK
-
Pramono Targetkan Inflasi Jakarta 2026 Jinakkan Angka Nasional
-
Polda Metro Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakarta Barat! Empat Balita Berhasil Diselamatkan
-
Timnas Futsal Melaju ke Final Piala Asia 2026, Bahlil Lahadalia: Ah Paten Itu!
-
Benarkah Beras dan Rokok Penentu Garis Kemiskinan Warga Jakarta?
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Dari Dua Kali Jadi Sekali? MBG Lansia Berpotensi Ikut Skema Rp10 Ribu per Porsi