Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan pemekaran Madura menjadi provinsi tersendiri dan terpisah dari Jawa Timur.
Menurutnya, pola pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya diubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan alasan lokasi dan jumlah penduduk yang besar.
"Pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi yang kita gunakan sekarang dengan UU desa, dan sebagainya, adalah masa depan Indonesia," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Untuk Madura, Fahri mengatakan, wilayah itu bisa menjadi provinsi sendiri dan mengatur kehidupan sendiri.
"Orang NTB saja mampu, apalagi Madura. Banyak orang nekat kan di sana," kata politisi PKS ini.
Fahri menambahkan, Indonesia sudah saatnya memikirkan desentralisasi. Serta, sudah saatnya pemerintah pusat mempercayakan kapasitas lokal dalam menata wilayahnya.
"Saat ini kita percayakan setiap desa pegang uang Rp1 miliar. Itu adalah bentuk kemampuan atau kemauan kita agar mengajarkan setiap pemerintah pada semua tingkatan itu bisa mengelola uang masuk dan keluar," ujar dia.
Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan keleluasan kepada daerah untuk mencari pemasukan daerah lewat pajak yang menjadi prioritasnya.
"Misalnya pajak berburu, pajak memancing atau lainnya, supaya lingkungan kita juga terjaga. Nah ini harus diberikan tanggungjawab kepada masyarakat, itu biar serahkan ke daerah, biar dikelola. Kecil saja itu, tetapi itu cukup untuk memberikan tanggungjawab," kata dia.
Fahri juga menyarankan, supaya sistem ekonomi di Indonesia juga diubah. Dari ekonomi komando menjadi ekonomi koordinatif yang mengandalkan jaringan.
Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), berencana mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.
Deklarasi Provinsi Madura akan dilakukan berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. (baca: Ini Syarat agar Madura Pisah dari Provinsi Jawa Timur)
Acara deklarasi Madura sebagai provinsi baru itu diklaim sudah mendapat dukungan dari empat bupati di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Alasan menjadikan Madura sebagai provinsi antara lain, selama ini pemerintah dinilai menganaktirikan dan tidak pernah memperhatikan Madura.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan
-
KontraS Ajukan Tiga Tuntutan untuk Tim Investigasi Demo Ricuh Bentukan Prabowo
-
Dicecar KPK soal SK Korupsi Haji, Eks Sekjen Kemenag 'Lempar Bola' ke Dirjen PHU
-
Total 5 Korban Tewas, Balita Ikut jadi 'Tumbal' Terbakarnya Sumur Minyak Ilegal di Blora