Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninggalkan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Tommy Legowo mengatakan seharusnya Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto berterima kasih kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang telah membongkar pertemuan dengan pimpinan PT. Freeport Indonesia sejak dini. Dengan demikian, kata dia, Setya Novanto terhindar dari korupsi.
"Pak Setya Novanto seharusnya berterima kepada Sudirman Said karena telah mencegah dirinya melakukan upaya korupsi. Kalau tidak, Novanto bisa dipenjarakan," kata Tommy di kantor Formappi Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/11/2015).
"Pak Setya Novanto seharusnya berterima kepada Sudirman Said karena telah mencegah dirinya melakukan upaya korupsi. Kalau tidak, Novanto bisa dipenjarakan," kata Tommy di kantor Formappi Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/11/2015).
Sudirman melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Tommy menduga pertemuan tersebut merupakan kepentingan pribadi atau kelompok Setya Novanto.
"Jika Sudirman Said tidak membongkar, maka Novanto bisa terjerat pada dugaan korupsi," katanya.
"Kalau benar-benar terjadi, maka bisa menimbulkan malapetaka nasional. Karena banyak pejabat tinggi negara disebutkan dalam rekaman tersebut," katanya.
Kasus Setya Novanto kini ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan. Tommy mengaku tidak terlalu menaruh harapan kepada mahkamah karena menurutnya sudah menjadi bagian dari kepentingan orang-orang di DPR.
"Ini momentum bagi MKD, kalau tidak maka bisa dicuriga MKD ini bagian dari bandit-bandit tersebut," kata dia.
Tommy menduga pertemuan tersebut merupakan kepentingan pribadi atau kelompok Setya Novanto.
"Jika Sudirman Said tidak membongkar, maka Novanto bisa terjerat pada dugaan korupsi," katanya.
"Kalau benar-benar terjadi, maka bisa menimbulkan malapetaka nasional. Karena banyak pejabat tinggi negara disebutkan dalam rekaman tersebut," katanya.
Kasus Setya Novanto kini ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan. Tommy mengaku tidak terlalu menaruh harapan kepada mahkamah karena menurutnya sudah menjadi bagian dari kepentingan orang-orang di DPR.
"Ini momentum bagi MKD, kalau tidak maka bisa dicuriga MKD ini bagian dari bandit-bandit tersebut," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT