Suara.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mendesak Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto menjelaskan secara gamblang terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika minta saham kepada pimpinan PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan andil perpanjangan kontrak karya Freeport.
"Kami meminta Pak Setya Novanto memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai duduk persoalannya. Apakah betul dia meminta saham, apakah betul dia berjanji," ujar Benny di gedung Nusantara II, DPR, Kamis ( 19/11/2015).
Selain itu, Setya Novanto juga harus menjelaskan apakah pertemuannya dengan pimpinan PT. Freeport Indonesia untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau tidak.
"Pak Setya Novanto juga harus memberikan penjelasan kepada publik, apakah pertemuannya dengan Freeport itu atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ucapnya
Kasus Setya Novanto mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Di tengah desakan agar Setya Novanto diganti, kasus tersebut saat ini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
Berita Terkait
-
Sudirman Laporkan Setnov Catut Nama Jokowi Dianggap Cuma Akrobat
-
Tersandung Skandal Freeport, Golkar Didesak Pecat Setya Novanto
-
Kasus Setnov Harus Jadi Momen Jokowi Habisi Mafia Tambang
-
Kocok Ulang Pimpinan DPR, FPKS Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan MKD
-
MKD Harus Bongkar Motif Perekaman Percakapan Setnov Soal Freeport
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT