Suara.com - Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan mengungkap motif perekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia ketika membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.
"Kami mendesak MKD untuk mencari tahu maksud dan tujuan serta motif dibalik rekaman yang melibatkan pimpinan DPR dan Freeport karena kami mencurigai adanya skenario besar yang hanya ingin memperkeruh situasi politik di Indonesia dan menghambat kinerja pemerintah dan DPR," ujar Ketua Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia Azis Zulkarnaen di gedung Nusantara II, DPR, Kamis (19/11/2015).
Azis mengatakan MKD harus bisa membuat permasalahan ini terang benderang.
"Yang jelas tidak sembarang orang atau lembaga dengan mudah menyadap dan merekam pembicaraan tanpa mengikuti aturan yang ada demi menjaga martabat bangsa Indonesia," katanya
Azis juga meminta MKD tetap menjaga marwah DPR agar tetap dihormati rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
"Kami minta MKD untuk tidak terpengaruh dengan tekanan asing atau pihak luar yang ingin menjatuhkan negara kita sendiri," kata Azis.
PWMI curiga ada campur tangan asing dalam permasalahan tersebut. Freeport merupakan perusahaan Amerika Serikat, kata dia, dan tentu saja untuk menguntungkan negara tersebut. Menurut Azis konflik yang terjadi seperti ini akan menguntungkan negara asing.
"Sudah barang tentu ini akan menguras pemikiran dan tenaga pemerintah maupun parlemen sehingga bukan memikirkan kepentingan rakyat malah memikirkan isu yang dibuat oleh pihak asing yang bisa mengancam keutuhan NKRI dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," katanya.
Ketika datang ke ruang MKD, Azis bersama sejumlah rekannya. Mereka datang membawa replika obat bertuliskan Obat Kuat MKD.
Kasus Setya Novanto terkuak setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Berita Terkait
-
Diskusi Lintas Generasi Soroti Krisis Bangsa, Indonesia Butuh Kepemimpinan Berintegritas
-
Tokoh Lintas Generasi Temui JK, Sudirman Said: Kita Harus Perkuat Kepemimpinan Intrinsik
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri