Suara.com - Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan mengungkap motif perekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia ketika membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.
"Kami mendesak MKD untuk mencari tahu maksud dan tujuan serta motif dibalik rekaman yang melibatkan pimpinan DPR dan Freeport karena kami mencurigai adanya skenario besar yang hanya ingin memperkeruh situasi politik di Indonesia dan menghambat kinerja pemerintah dan DPR," ujar Ketua Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia Azis Zulkarnaen di gedung Nusantara II, DPR, Kamis (19/11/2015).
Azis mengatakan MKD harus bisa membuat permasalahan ini terang benderang.
"Yang jelas tidak sembarang orang atau lembaga dengan mudah menyadap dan merekam pembicaraan tanpa mengikuti aturan yang ada demi menjaga martabat bangsa Indonesia," katanya
Azis juga meminta MKD tetap menjaga marwah DPR agar tetap dihormati rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
"Kami minta MKD untuk tidak terpengaruh dengan tekanan asing atau pihak luar yang ingin menjatuhkan negara kita sendiri," kata Azis.
PWMI curiga ada campur tangan asing dalam permasalahan tersebut. Freeport merupakan perusahaan Amerika Serikat, kata dia, dan tentu saja untuk menguntungkan negara tersebut. Menurut Azis konflik yang terjadi seperti ini akan menguntungkan negara asing.
"Sudah barang tentu ini akan menguras pemikiran dan tenaga pemerintah maupun parlemen sehingga bukan memikirkan kepentingan rakyat malah memikirkan isu yang dibuat oleh pihak asing yang bisa mengancam keutuhan NKRI dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," katanya.
Ketika datang ke ruang MKD, Azis bersama sejumlah rekannya. Mereka datang membawa replika obat bertuliskan Obat Kuat MKD.
Kasus Setya Novanto terkuak setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Berita Terkait
-
Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
-
Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan
-
Masyarakat Sipil Nobar Film Pesta Babi: Negara Distributor Keadilan, Bukan Mesin Elektoral
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT