Suara.com - Sebanyak 4.000 warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terisolasi karena banjir. Pemerintah masih terus mengupayakan bantuan dan evakuasi di Kecamatan Pelangai. Mereka terjebak akibat jalan penghubung ke nagari itu amblas.
Penjabat Bupati Pesisir Selatan, Alwis Darwis mengatakan pihaknya bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian.
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk upaya penanggulangan, pemberian bantuan dan evakuasi bagi warga yang terisolasi tersebut," katanya di Panain, Senin (23/11/2015).
Selain bantuan ke depan Pemkab Pesisir Selatan akan mengusulkan agar dilakukan normalisasi Batang Pelangai. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Apalagi di daerah itu terdapat 3.000 hektare lahan sawit dan karet warga yang siap panen.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Syaiful Ardi meminta pemerintah daerah untuk membuat usulan permintaan dana perbaikan kepada Pemprov Sumbar.
Namun jika provinsi tidak memiliki dana, bisa dilanjutkan ke pemerintah pusat. Idealnya jelas politisi Hanura itu, Pemkab melalui BPBD setempat bisa mengeluarkan surat darurat bencana terhadap lokasi terdampak.
Saya sudah koordinasikan dengan Badan Nasional Penanggungan Bencana (BNPB). Mereka minta Pemda membuat surat darurat bencana. Jadi kegiatan normalisasi bisa menggunakan dana BNPB, jelasnya.
Ia menyarankan sebaiknya upaya normalisasi Batang Pelangai tidak menggunakan dana PSDA Provinsi. Sebab kejadian amblasnya jalan tersebut merupakan bencana alam.
Lebih dari itu seluruh Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2016 telah diselesaikan. Sedangkan untuk membuat nomenklatur baru sudah tidak dimungkinkan.
"Daerah akan rugi kalau pakai dana PSDA. Ini kan bencana alam. Di BNPB tersedia dana untuk kegiatan itu. Apalagi kedalamannya 40 meter dari dasar Batang Pelangai", tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO