Empat Anggota DPR Perkuat Dukungan Desak Setnov Mundur Sukarela

Suara.com - Para inisiator mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto, tak ingin membatasi gerakan dalam lingkup parlemen semata. Sejumlah rencana telah dipersiapkan, salah satunya menggalang elemen masyarakat yang menyatakan petisi penurunan Ketua DPR. Para inisiator yang terdiri dari Adian Napitupulu, Taufiqqulhadi, Inas Nasrullah Zubir, dan Arfin Hakim Thoha berharap hal itu bisa memperkuat tekanan moral.

Taufiqulhadi mengakui rencana menggandeng unsur masyarakat yang telah terang-terangan mengumpulkan petisi menuntut penurunan Setya Novanto. Menurut Taufiq, hal itu juga bisa lebih membumikan gerakan DPR bersih, dalam rangka mengembalikan citra DPR di mata publik.

"Ada rencana mengundang masyarakat yang telah konsisten mendukung mosi tidak percaya atau yang menyatakan angket tidak percaya, tapi belum tahu kapan. Hal ini untuk membangun komunikasi secara terus-menerus dengan sejumlah unsur masyarakat, yang telah menyatakan ingin memberikan mosi tidak percaya ini," katanya dalam pernyataan tertulis.

Di saat yang sama, Taufiq menuturkan dukungan mosi tidak percaya dari anggota DPR untuk Setya Novanto terus mengalir dari anggota DPR lainnya. Gerakan moral ini akan tetap konsisten mengungkit kesadaran budaya malu dalam berpolitik, khususnya terkait kasus pelanggaran etika dari Ketua DPR.

Tekanan moral itu menuntut agar Setya Novanto segera mundur secara suka rela sebagai konsekuensi atas kasusnya. Meski belum terang-terangan muncul ke permukaan, proses penggalangan dan konsolidasi akan terus dilakukan hingga satu dua minggu ke depan.

"Kami ingin memperluas inisiator ke sejumlah partai lain. Kami ingin inisiator bertambah, sehingga daya dorongnya semakin kuat. Sudah banyak yang mendukung, nanti kami minta beberapa orang dari beberapa partai itu untuk bergabung menjadi inisiator. Kami ingin selesaikan mosi ini lebih cepat," katanya.

Moso tak percaya muncul setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR karena diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden saat minta saham PT. Freeport Indonesia.