Suara.com - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengimbau proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan dalam kasus dugaan permintaan saham PT. Freeport Indonesia dilakukan secara terbuka.
"Kami dukung sidang terbukanya MKD," kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Sementara terkait dorongan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mendesak Polri untuk proaktif menangani kasus Setnov, Badrodin tetap pada pendiriannya yakni menunggu hasil sidang MKD.
"Kami lebih baik menunggu hasil MKD ini," tegasnya.
Kompolnas sebelumnya mendesak Polri untuk mengusut kasus Setnov, tanpa menunggu hasil pemeriksaan kode etik di MKD.
Pasalnya, menurut Anggota Kompolnas M. Nasser, proses di MKD sarat politisasi.
"Jangan menunggu MKD yang sudah sarat dengan politisasi. Polri harus netral dan independen. Ini harus ditangani serius sebelum ada intervensi," ucap Nasser.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya politikus yang mencatut nama Presiden dan Wapres dalam upaya perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Sudirman Said menuduh politikus itu telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan tambang tersebut.
Politikus itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak perusahaan tambang itu.
Politikus itu diduga meminta agar perusahaan tambang tersebut memberikan saham yang rencananya juga akan diberikan kepada Presiden dan Wapres. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba