Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang tidak khawatir kalau pergantian pimpinan Mahkamah Kehormatan dari Fraksi Golkar untuk memperkuat dukungan pengamanan kasus Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto.
Pergantian tersebut terjadi di tengah proses penanganan kasus Setya Novanto yang diduga melanggar etika karena diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden saat minta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil perpanjangan kontrak.
"Kami yakin ini unsur penguatan. Kami juga berharap kepada mereka yang baru bergabung bisa bersinergi dan mengetahui anatomi laporan SS (Sudirman Said, Menteri ESDM) ini," kata Junimart di DPR, Jumat (27/11/2015).
Tapi Junimart yakin anggota Fraksi Golkar yang baru masuk ke Mahkamah Kehormatan bukan loyalis Partai Golkar untuk membela Setya Novanto.
"Mereka itu menurut saya adalah loyalis MKD. Di sini harus orang yang betul-betul punya sikap punya harkat dan martabat, punya marwah anggota DPR," katanya.
Selain anggota Fraksi Golkar, sejumlah fraksi juga mengganti anggota mereka di Mahkamah Kehormatan, di antaranya Fraksi Demokrat, Nasional Demokrat, dan PDI Perjuangan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Gagal Total di Timnas Indonesia, Kluivert Diincar Juara Liga Champions 4 Kali
-
Rupiah Tembus Rp 16.700 tapi Ada Kabar Baik dari Dalam Negeri
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Naik!
-
IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Harga Saham INET dan BUVA Kembali Naik?
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
Terkini
-
Korupsi Lintas Era Kemenaker Terbongkar, Kenapa Eks Sekjen Hery Sudarmanto Baru Terseret?
-
Panduan Lengkap Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya 2025: Syarat dan Caranya
-
Indonesia Gebrak Panggung Dunia di COP30 Brasil, Siap Pimpin Pasar Karbon Global
-
KPK Bongkar Modus Suap Bupati Ponorogo: Isu Rotasi Jabatan Jadi 'Mesin ATM' Pejabat Resah
-
Anggaran Perbaikan Gizi Bayi dan Ibu Hamil Diduga Dikorupsi, KPK Buka Suara
-
Teken MoU dengan ICVCM, Menhut Janji Pasar Karbon Tak Rugikan Masyarakat Adat
-
Jejak Jenderal Sarwo Edhie: Kakek AHY Penumpas G30S yang Kini Jadi Pahlawan Nasional
-
Geledah Kantor Gubernur Riau! KPK Sita Bukti Penting Dokumen Anggaran 2025
-
MUI DKI Mau Standarisasi Guru Ngaji, Ketua DPRD Bilang Begini
-
Usai Rumah Dinas Abdul Wahid dan 2 Anak Buahnya, KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Ini yang Disita