Suara.com - Ketua Komisi I Mahfudz Sidiq meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna untuk mengklarifikasi ke PT. Dirgantara Indonesia terkait komentarnya tentang pembelian helikopter VVIP.
KSAU Marsekal Agus Supriatna sebelumnya menyebut PT. Dirgantara Indonesia belum mampu menyediakan helikopter VVIP. Bahkan, Agus menyebut PT. Dirgantara Indonesia tidak mampu membuat sayap pesawat terbang.
"Komentar KSAU harus diklarifikasi ke PT. Dirgantara Indonesia bagaimana sebenarnya kapasitas produksi mereka untuk pesawat-pesawat pesanan TNI AU di mana PT. Dirgantara Indonesia kerjasama produksi dengan produsen lain. Bagus jika dilakukan audit kapasitas produksi PT Dirgantara Indonesia," kata Mahfudz dihubungi suara.com, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Dalam waktu dekat, Mahfuz mengatakan, PT. Dirgantara Indonesia dan KSAU akan diundang rapat untuk membahas hal ini.
"Kita akan undang rapat secara terpisah," tambah Politisi PKS ini.
Mahfuz menerangkan, rencana pembelian heli angkut berat TNI AU masuk dalam rencana strategi (renstra) MEF 2015-2019 dengan sumber pembiayaan pinjaman luar negeri.
Pada renstra MEF 2010-2014, sambungnya, TNI AU sudah mengadakan heli angkut sedang Cougar yang merupakan hasil kerjasama produksi eurocopter dengan PT Dirgantara. Dari rencana pembelian satu skuadron heli angkut berat, 2 unit akan dipakai untuk melengkap skuadron Udara VVIP.
Komisi 1, tambahnya, belum secara rinci membahas hal tersebut. Karena renstra (rencana strategis) MEF masih dimatangkan pihak Kemhan/TNI dan sumber pinjaman luar negeri juga masih diproses Bapenas dan Kemkeu.
Sesuai prosedur, Mahfuz mengatakan, pihak TNI AU akan menyusun rencana detail pengadaan. Soal sumber pengadaan heli angkut berat apakah dari PT Dirgantara Indonesia yang produk Cougar atau Super Puma atau dari yang lain, menurut Mahfudz hal itu terbuka.
"Komisi 1 mendorong penglibatan industri pertahanan nasional dlm pengadaan alutsista trmsk heli angkut berat. Baik TNI AU maupun PT Dirgantara Indonesia tidak boleh memaksakan sumber produk tertentu jika tidak sesuai dengan rencana kebutuhan. Jadi saya berpendapat ada pemenuhan 2 prinsip yaitu sesuai spesifikasi kebutuhan dan penglibatan industri pertahanan dalam negeri," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!