Suara.com - Penanganan kasus Setya Novanto oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terus mendapatkan pengawasan dari publik. Pelaksanaan sidang MKD secara terbuka selama dua hari terakhir mendapatkan perhatian dari netizen.
Kurnia Ramadhana dari Jaringan Turun Tangan Medan, penggagas petisi “Ayo Dukung Sidang Terbuka MKD DPR RI yang saat ini sudah didukung 42 ribu tandatangan, mengatakan:
“Desakan kuat dari masyarakat sipil untuk membuka sidang Setya Novanto kepada publik cukup didengarkan oleh MKD DPR. Dibukanya sidang Setya Novanto kemarin dengan mendengarkan kesaksian Sudirman Said dan rekaman pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden paling tidak sedikit membantu memperbaiki nama baik institusi legislatif kita. Ini adalah sebuah awal yang baik. Semoga MKD bisa terus konsisten menjaga nama baiknya dan mengawal kasus Setya Novanto ini tanpa intervensi pihak manapun.”
Namun demikian tetap muncul desakan netizen agar MKD menjaga independensinya dan fokus pada substansi sidang. Ini ditandai dengan munculnya sebuah petisi baru berjudul “Jangan Lindungi Setya Novanto” yang dimulai oleh alumni SAKTI (Sekolah Anti Korupsi).
Petisi tersebut menyayangkan sikap sejumlah anggota MKD yang dianggap melindungi Setya Novanto. Berikut kutipannya:
“Marwah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sedang diuji. Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (SN), sejumlah anggota MKD justru menunjukkan sikap yang seolah melindungi SN. Mereka adalah Supratman Andi Agtas (Gerindra), Ridwan Bae (Golkar), Kahar Muzakir (Golkar), Adies Kadir (Golkar), dan Zainut Tauhid Sa’adi (PPP). Dari pertanyaan dan interupsi yang dilontarkan, mereka terkesan mengenyampingkan persoalan utama kasus ini, yaitu Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta pertemuan Setya Novanto dengan PT Freeport Indonesia.”
Penggagas petisi ini menilai politisi Partai Golkar, Gerindra, dan PPP itu terkesan “melindungi” SN, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan MKD. Sehingga mereka mendesak anggota MKD untuk tidak melindungi Setya Novanto.
"Dalam sidang MKD mereka seharusnya bersikap layaknya hakim, bukan advokat/pembela hukum!" Petisi ini hingga pagi ini baru didukung 80 orang.
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah