Menko Polhukam. (Suara.com/ Agung Sandy)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan enggan mengomentari sidang Mahkamah Dewan Kehormatan yang menghadirkan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sidang tersebut yang digelar hari ini Senin (7/12/2015) secara tertutup.
"Tanya saja sama yang di sana (MKD)," Luhut saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam.
Dia sendiri mengaku belum mengetahui alasan sidang terkait pelanggaran kode etik di MKD dilakukan tidak transparan. Dia kembali meminta wartawan untuk mengklarifikasikan soal rapat tertutup tersebut ke pimpinan MKD.
"Ya nggak tau, tanya saja sama yang di sana, saya juga belum bertemu dengan Presiden,"katanya.
Sidang Mahkahamah Kehormatan Dewan (MKD) soal kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung tertutup, Senin (7/12/2015).
Hal tersebut diutarakan anggota MKD dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal lewat jejaring media sosial Twitter.
"Majelis sidang MKD dengan terperiksa SN dinyatakan tertutup oleh pimpinan sidang yang baru Kahar Muzakkir dan didukung beberapa anggota majelis," tulis Akbar.
Sebelumnya, sidang MKD yang diagendakan berlangsung pukul 09.00 WIB diundur menjadi pukul 13.00, tanpa alasan yang jelas.
Setya Novanto sendiri juga sempat bermain 'kucing-kucingan' dengan wartawan saat menyambangi ruang sidang. Sang Ketua DPR memilih menghindari wartawan yang menunggu di depan ruang sidang.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana