Setya Novanto
Pengamat politik Poltracking Hanta Yuda menuturkan, keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang kode etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto secara tertutup patut dipertanyakan. Dikhawatirkan sidang tertutup terkait perkara dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setya untuk meminta saham PT Freeport Indonesia itu terjadi kompromi politik.
"Ini harus diantisipasi, karena bila ada deal politik maka kasus ini akan mengendap dan publik tidak dapat apa-apa. Isu ini menguap saja," kata Hanta saat ditemui di komplek DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Menurut dia, kejanggalan dalam sidang kode etik ini sangat jelas terlihat dengan digelar secara tertutup. Sedangkan sidang dalam kasus yang sama dengan menghadirkan saksi dari menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dilakukan secara terbuka.
"Kalau tidak dilakukan secara terbuka indikasi soal (permufakatan jahat pidana korupsi) Freeport akan tenggelam. Maka proses ini harus transparan," ujarnya.
Selain itu, MKD juga perlu memeriksa semua pihak yang terkait dalam rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan bos Freeport Indodnesia dan pengusaha Mohammad Riza Chalid tersebut.
"Membongkar kasus ini dimulai dari sidang MKD ini, dan nanti proses hukumnya menyambut," jelasnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
MKD Sahkan Ahmad Sahroni Kembali Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Tak Ada Pelanggaran Prosedur
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
-
Catut Nama Perusahaan Tambang, Anggota DPR Khilmi Terancam Dilaporkan ke MKD dan Mabes Polri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan