Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha minyak Riza Chalid hari ini, Senin (14/12/2015). Namun, hingga siang ini, belum ada pemberitahuan apakah dia datang atau tidak.
"Saya belum dapat konfirmasi dari sekretariat," ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad di gedung Nusantara II, DPR.
Riza dipanggil karena ikut dalam pertemuan antara Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto dan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam pertemuan tersebut, nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diduga dicatut Novanto untuk minta saham terkait perpanjangan kontrak Freeport di Papua.
Dasco mengatakan kalau Riza tak datang lagi pada panggilan kedua ini, Mahkamah Kehormatan Dewan akan rapat internal.
"Saya akan coba tanya dulu ke sekretariat, apakah ada tanggapan dari surat yang kita kirimkan kemarin. Kalau nggak datang, ya kita akan rapat internal untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya, sesuai dengan tata aturan kami," tuturnya.
Ketika ditanya apakah Riza akan dipanggil paksa karena hal ini sudah diatur dalam UU, Dasco mengatakan soal itu masih akan menunggu hasil rapat internal.
"Ya segala kemungkinan ada, tergantung dengan hasil rapat internal hari ini, kalau memang yang bersangkutan berhalangan hadir tanpa keterangan," kata Dasco.
Dasco menambahkan sampai saat ini mahkamah belum mendapatkan bukti original mengenai percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Itu sebabnya, mahkamah masih terus melakukan verifikasi dan validasi data.
"Cuma karena kami nggak dapat original, kemudian kita merasa perlu untuk menggali bahan- bahan keterangan lain yang kemudian kita jadikan bahan dalam persidangan," kata dia.
Kemarin, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan sebenarnya keterangan dari Menteri ESDM Sudirman Said, Novanto, dan Maroef sudah cukup untuk dijadikan dasar mahkamah mengambil keputusan apakah Novanto melanggar etika atau tidak. Sudding mengatakan kemungkinan Kamis besok atau sebelum masa reses, mahkamah akan memutuskan kasus ini.
Kasus Novanto terungkap setelah Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin (16/11/2015) karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya.
Pembicaraan tersebut terjadi ketika Novanto, Riza Chalid, dan Maroef bertemu pada 8 Juni 2015.
Saat ini, kasus tersebut juga ditangani Kejaksaan Agung. Hari ini, Maroef kembali memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Maroef akan dimintai keterangan sebagai saksi dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Novanto bersama Riza.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal