Jubir Wapres: Desak JK Mundur, Masinton Membuat Kegaduhan

Suara.com - Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden, Husain Abdullah mengatakan tuduhan yang dilemparkan politisi PDI-P Masinton P terhadap Wakil Presiden M Jusuf Kalla justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu.

"Masinton sebagai orang PDI-P, sebaiknya kembali masuk dalam barisan atau merapatkan barisan. Jangan mengumbar pernyataan di luar menyerang eksekutif yang nota bene diusung PDI-P," kata Juru Bicara Wapres Husain Abdullah di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya Masinton P melontarkan pernyataan yang mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla harus mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri..

Lebih lanjut Husein mengingatkan kegaduhan justru muncul pasca perombakan kabinet, seperti yang dicontohkan oleh Masinton sendiri soal listrik 35 ribu MW. Pak JK tambah Husain, selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. Dan program listrik ini adalah program yang juga telah dicanangkan oleh PLN.

"Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDIP yang mengusungnya?," kata Husain Abdullah.

 Sementara terkait persoalan Pelindo, Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan.

"Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," kata Husain.

Lebih lanjut Husain menegaskan bahwa sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara.

"Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," kata Husain. (Antara)