Suara.com - Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, meminta pemerintah lewat Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk memberikan sanksi berat kepada Lion Air. Pasalnya menurutnya, maskapai ini sudah beberapa kali membuat ulah.
"Dirjen Perhubungan Udara harus memberikan sanksi berupa pengurangan rute yang dilalui, agar manajemen maskapai Lion mau berubah secara profesional agar keselamatan penumpang terjamin, sesuai UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," kata Nizar, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Nizar mengatakan hal itu demi menanggapi ditangkapnya pilot dan pramugari Lion Air karena menggunakan narkotika. Politisi Gerindra ini berharap, ada sanksi yang bila perlu hingga pemecatan untuk pegawai Lion Air yang bertindak seperti ini, supaya memberikan efek jera kepada pegawai lainnya.
Selain itu, Nizar juga meminta Lion Air bisa melakukan tes urine kepada setiap krunya sebelum penerbangan dilakukan. Hal ini supaya keselamatan penumpang bisa lebih terjamin, sesuai dengan UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.
"Lion ini armadanya banyak, tapi pelayanan dan kualitas pilot dan pramugarinya terkena masalah. Baik itu akibat narkoba, atau masalah lain seperti desahan (di kokpit) yang dulu, dan lainnya. Yang penting, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre