Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Junimart Girsang, bercerita tentang cara kerja MKD dalam penanganan etika yang menurutnya belum maksimal.
Hal ini sekaligus menimpali candaan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assidiqie, dalam acara Outlook 2016 DKPP, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/12/2015). Sebelumnya, Jimly menyebut bahwa MKD bisa menjadi pembelajaran dalam penanganan etika, serta lebih terkenal daripada DKPP.
Sebaliknya, Junimart menyatakan bahwa MKD belum bisa bekerja secara baik, sebab banyak anggota MKD tidak diisi orang yang memahami etika secara murni.
"Berat memang memakai jubah merah putih itu, yang ternyata masukan dari Pak Jimly. MKD belum siap. Karena di satu sisi ini menjadi kebanggaan DPR karena lembaga etika, tapi tidak menunjukkan sifat beretika. Kami ada di sana. Kami tidak paham etika. Saya harus bicara jujur. Karena etika itu di atas hukum, bukan berarti orang hukum paham etika ya," kata Junimart.
Selain itu, Junimart juga mengkritisi soal independensi MKD, karena anggota MKD merupakan orang yang diperintah oleh fraksinya. Seharusnya menurutnya, anggota MKD hanya bertugas untuk penanganan etika.
"Kami ini tidak punya kemandirian karena kami duduk di sana karena perintah. Bisa dilihat di TV, last minute, kami bisa diganti. Tidak seperti DKPP. Saya pernah usulkan supaya anggota MKD tidak masuk ke alat anggota dewan lainnya," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Kemudian, Junimart menambahkan, seluruh fasilitas anggota MKD juga harus dipenuhi, supaya putusannya tidak mudah digoda. Junimart memberikan usul supaya anggota MKD mendapatkan fasilitas setara dengan pimpinan DPR.
"Saya usulkan, setiap anggota MKD diberi fasilitas lebih, diberikan rumah, diberikan mobil, setara dengan pimpinan DPR. Supaya kami bisa bekerja independen. Kalau tidak, maka MKD hanya sia-sia dan sarat kepentingan," kata dia.
Junimart juga mengatakan, MKD lebih beruntung ketimbang DKPP, sehingga MKD bisa lebih terkenal. Sebab, kata Junimart, DPR menjadi sumber berita dan banyak media yang standby di tempat itu.
"DKPP bagus, bukan seperti di DPR, genit. TV juga ada terus di sana, sementara DKPP mengundang dulu, itu juga kalau mereka (media) mau datang," kata Junimart.
Berita Terkait
-
Adies Kadir dan Uya Kuya Aktif Lagi, MKD Hukum Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio
-
Lolos dari Sanksi Kode Etik, Adies Kadir Dapat Peringatan Keras dari MKD Sebelum Kembali Ngantor
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Ahmad Sahroni Dihukum 6 Bulan Nonaktif dari DPR, Pernyataannya Dianggap Tak Bijak
-
Nafa Urbach Tetap Dihukum MKD, Dianggap Kurang Peka Jadi Wakil Rakyat
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta