Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini diresmikan Presiden Joko Widodo berdiri di lahan seluas 8.663 meter persegi.
"Walaupun fungsi gedung ini belum lengkap, tapi gedung ini rancang menjadi smart building, green building dan secure building," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo ketika memberikan sambutan di acara peresmian gedung baru KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).
Agus menjelaskan sesuai konsepnya, green building, desain gedung mengedepankan penghematan energi.
"Bicara green building. Karena tidak akan ada setetespun air hujan yang mengalir. Ada resapan air hujan yang diolah untuk keperluan toilet dan menyirami tanaman di KPK," katanya.
Gedung tersebut juga dilengkapi smart building yakni diwujudkan dengan penggunaan sistem keamanan terintegrasi berupa surveilance camera, access control, visitor management system and guard tour.
"Smart building dilengkapi central control. Pemakaian AC, fan, listrik diatur sesuai pergerakan yang ingin dicapai. Ini mudah-mudahan juga jadi contoh temen-teman untuk membuat gedung yang sangat efisien terhadap penggunaan listrik dan tenaga surya," kata Agus.
Konsep secure building diwujudkan dengan memisahkan area publik dengan area kerja atau area terbatas. Juga dilengkapi berupa aksea kontrol dan kamera serta pengamanan aktif petugas pengamanan.
"Secure Building meski belum sepenuhnya optimal. Kami mendesain, orang yang memasuki ruang tertentu hanya orang yang berhak. Kalau ada terperiksa pakai id. Ada 70 ruang pemeriksaan, misalnya kita sudah setting, yang bersangkutan masuk ruang satu, dia nggak bisa masuk ke ruang lain," kata dia.
Peresmian gedung baru KPK dihadiri oleh mantan Presiden BJ. Habibie dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tag
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU