Suara.com - Kinerja para pembantu Presiden yang kurang memuaskan masyarakat kembali menguatkan wacana terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle jilid II. Rencananya, hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum tanggal 15 Januari 2016 mendatang.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku tidak terlalu peduli. Pasalnya, untuk urusan merombak kabinet adalah kewenangan mutlak presiden.
"Waduh kok tanya-tanya reshuffle. Itu kan hak prerogratif presiden. Kita bekerja saja ya," kata Khofifah saat melayat ke Ibunda Seskab Pramono Anung, di Jalan Haji Ambas Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Khofifah hanya tertawa saat ditanya soal rencana reshuffle yang bakal diumumkan sebelum pertengahan bulan Januari ini. Lagi-lagi, mantan Menteri Pemberdayaan perempuan itu enggan berbicara banyak.
"Itu prerogratif presiden. Beliau yang punya kewenangan. Kita adem-adem saja ya," tutupnya.
Sebelumnya sudah beredar sejumlah nama yang akan diganti dan menggantikannya di posisi menteri yang akan digantikan.Berdasarkan isu yang beredar, ada beberapa menteri yang bakal digeser. Namun, ada sejumlah menteri juga yang tidak diperlukan lagi dalam kabinet Kerja dibawah Pimpinan Jokowi.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo