-
Drama dualisme kepemimpinan PPP akhirnya berakhir damai.
-
Mardiono dan Agus islah difasilitasi 'orang baik' misterius.
-
Mereka akan bentuk kepengurusan baru dan gelar Mukernas.
Suara.com - Di balik berakhirnya drama dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP), muncul satu sosok misterius yang disebut sebagai 'orang baik'.
Figur inilah yang menjadi juru damai, berhasil memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara kubu M Mardiono dan Agus Suparmanto.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PPP, M Mardiono, usai menerima SK pengesahan dari Kemenkumham.
"Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Pak Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya," ungkap Mardiono di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berkat mediasi dari 'orang baik' tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri konflik.
"Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan," jelas Mardiono.
Hasilnya, terbit SK Kemenkumham yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Kini, dengan berakhirnya perseteruan, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan kepengurusan partai secara utuh, termasuk melengkapi posisi di majelis dan mahkamah partai.
"Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru," katanya.
Baca Juga: Bukan Pesanan Istana! Menteri Hukum Sebut Islah PPP Murni Inisiatif Internal
Harapan di Mukernas
Setelah kepengurusan baru terbentuk, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rekonsiliasi secara nasional melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Mardiono berharap Mukernas ini akan menjadi wadah untuk melahirkan berbagai keputusan bersama yang disepakati oleh seluruh elemen partai, terutama setelah para elitnya kembali bersatu.
Sebelumnya, Kementerian Hukum secara resmi mengesahkan susunan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X PPP Ancol melalui Surat Keputusan (SK).
Hasilnya SK Menteri Hukum yang baru ini menetapkan M. Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, didampingi oleh Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Adanya SK baru ini seakan menjawab adanya isu dualisme di tubuh PPP antara Mardiono dan Agus Suparmanto pasca Muktamar X PPP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik