Suara.com - Ketika pidato di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (25/1/2016) malam, Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan percakapannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Sebelum ke sini saya menelpon Pak Laoly yang menjadi bintang dua malam ini. Setiap namanya disebut tepuk tangannya besar. Beliau ini sebenarnya orang baik dan taat perintah," kata Jusuf Kalla.
"Saya tanya Pak Laoly, apakah Golkar adakan munaslub, apakah sah? 'Iya sah' (kata Laoly)," tambah Jusuf Kalla.
Itu sebabnya, Jusuf Kalla minta jangan meragukan Menteri Yasonna tidak mau menerbitkan surat keputusan. Jusuf Kalla mengatakan nanti Yasonna akan menerbitkan surat keputusan untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar sebagai legal standing penyelenggaraan munaslub.
"Jadi jangan ragukan beliau. Nanti beliau akan bikin surat khusus untuk munaslub. Sebelum Mahkamah Agung keluarkan surat, nanti beliau akan keluar surat lebih dahulu. Jadi jangan ragukan beliau," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengingatkan sesulit apapun persoalan, pasti ada jalan keluarnya.
"PPP juga perlu melakukan itu juga," katanya.
Jusuf Kalla menyatakan setuju penyelenggaraan munaslub tahu ini.
"Saya sangat setuju. Kita komit dengan keputusan, apapun yang terjadi kita jalanin," katanya.
"Saudara ARB menjalankan trush itu. Percayalah. Kalau tidak ada dasar hukumnya, kita bikinkan dasar hukumnya supaya sah," Jusuf Kalla menambahkan.
Sebelumnya sejumlah elite Golkar ragu munaslub terselenggara. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan munaslub merupakan solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di tubuh Golkar.
"Penyelesaian konsolidasi menyeluruh adalah melalui munaslub," ujar dia.
Itu sebabnya, dia minta Kemenkumham menerbitkan surat keputusan untuk pengesahan pengurus partai agar munaslub sah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO