Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan melibatkan kedua kubu yang akan berekonsiliasi.
"Itu kesepakatan kita. Itu setelah rekonsiliasi pengurus, keputusan bersama. Kita sama-sama Golkar, apa susahnya," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin (25/1/2016).
Menurut JK yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Transisi partai berlambang beringin itu, penyelenggara munaslub berasal dari pengurus Munas Riau.
"Secara status, yang diakui adalah hasil Munas Riau karena itu harus terselenggara munas. Apapun statusnya yang penting Golkar jalan kembali," kata Wapres.
JK juga membantah adanya anggota partai yang menolak dilaksanakannya munas luar biasa Golkar.
Terkait waktu pelaksanaan munas luar biasa Golkar, JK mengatakan acara tersebut fleksibel dan dilakukan sebelum proses pemilihan kepala daerah.
Wapres yakin pelaksanaan Rapimnas akan memberikan semangat positif untuk persatuan partai.
Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang dilakukan sejak Sabtu lalu masih mengkaji wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai AD/ART Partai Golkar.
Rapat tersebut rencananya akan selesai pada Senin malam. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo