Suara.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tidak mempermasalahkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didukung Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie.
Menurutnya, yang terpenting adalah kemampuan pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaanya dalam menempatkan orang-orang terbaik saat menjalankan agenda pemerintah.
"Masalahnya bukan jumlah parpol diparlemen. Tapi masalahnya pemerintah mampu tidak melakukan konsolidasi kekuasaanya menempatkan orang terbaik untuk menjalankan agenda-agenda yang sudah menjadi program," kata Fadli Zon, di DPR, Selasa (26/1/2016).
"Ini masalahnya di kepemimpinan, bukan masalah jumlah parpol mendukung. Semua partai mendukung kalau pemimpinnya tidak mampu ya tidak akan bisa menjalankan roda pemerintahan," tambah Wakil Ketua DPR ini.
Dia pun tidak mempermasalahkan sikap Golkar yang mendukung pemerintah. Meski berubah haluan, Fadli Zon menegaskan, Golkar masih di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Fadli menambahkan, KMP sendiri saat ini juga tidak membahas masalah mendukung atau berada di luar pemerintah. Tapi lebih jauh dari itu, KMP membicarakan gagasan besar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Nggak ada masalah komunikasi kita selama ini baik dengan Pak Aburizal Bakrie dan pimpnan parpol lain. Kita saling mendukung dan memahami. Kalau Gerindra sendiri di luar pemerintahan. Dan, Golkar tetap di KMP," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?