Nurdin Halid Klaim Semua DPD dan Ormas Setuju Munaslub Golkar

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengklaim semua peserta Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (25/1/2016), menyepakati pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa digelar tahun ini. Nurdin mengatakan kesepakatan diperoleh setelah proses lobi yang cukup alot antara DPP dan DPD serta organisasi sayap partai

‎"Hasil lobi, sekalipun yang menolak itu banyak dan sangat keras untuk tidak munas. Tetapi setelah kami jelaskan konsekuensi hukum, maupun resiko politik akhirnya diputuskan hasil lobi dalam rapimnas ini dan ketua umum Partai Golkar memutuskan bersama DPD I menyetujui dilaksanakan munaslub dengan berpijak pada keputusan hukum," kata Nurdin di sela-sela rapimnas.

‎Nurdin menambahkan semula dalam sesi pandangan umum yang disampaikan mayoritas DPD I dan organisasi sayap Golkar, mayoritas menolak munaslub yang merupakan usulan DPP.

"Yang memberi pandangan umum menolak munaslub itu tetap berkeras dalam forum pengurus organisasi, begitu pula dengan yang setuju. Yang menolak jauh lebih banyak ternyata, yaitu ada 20 DPD yang menolak dan hanya sembilan DPD yang menerima, ditambah lima DPD menyerahkan keputusan kepada ketua umum," kata dia.

Dikatakan Nurdin, keputusan pelaksanaan munaslub diambil secara musyawarah dan mufakat atau tanpa voting.

"Karena kami menyerahkan pada azas partai Golkar yang pertama demokrasi pancasila, maka kami tidak menempuh cara voting, tapi secara musyawarah mufakat. Karena semua menyerahkan ke ketum," kata dia.

Jadwal pelaksanaan munaslub akan ditentukan oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Rencananya, munaslub akan digelar selambat-lambatnya Juni 2016.

"Intinya dalam Rapimnas ini Ketum setujui munaslub. Waktu dan tempat diserahkan ke Ketum partai Golkar Aburizal Bakrie, selambat-lambatnya pada bulan Juni 2016," katanya.

Munaslub akan menghasilkan satu kepemimpinan Golkar yang solid sehingga Golkar dapat meraih kemenangan pada pilkada serentak tahun 2017 serta pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.