Generasi Muda Golkar Ajak Agung dan ARB Pulang ke Anggrek Neli

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar mengapresiasi keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengeluarkan surat keputusan untuk mengesahkan kembali kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan partai.

"Karena itu, kami berpandangan, meminta Tim Transisi untuk tetap mengawal proses rekonsiliasi mulai dari penentuan kepanitian Munas sampai dengan terselenggaranya munas yang aspiratif, demokrastis, terbuka dan akuntabel serta meminta Tim Transisi untuk mengawal legalitas kepersetaan munas sesuai dengan semangat yang dimaksud dalam surat keputusan menkumham," kata tokoh Generasi Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, dalam konferensi pers dengan tema Welcome Home di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Jumat (29/1/2016).

Generasi Muda Partai Golkar merupakan bagian dari kepengurusan Partai Golkar hasil Munas di Jakarta yang dipimpin Agung Laksono dan hasil Munas di Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Menurut Andi yang dibutuhkan partainya sekarang adalah rekonsiliasi dengan menggalang kekuatan untuk menyelenggarakan munas.

"Dengan SK Menkumham ini tidak ada lagi Munas Jakarta, tidak ada Munas Bali, yang ada adalah Munas Riau. Sehingga semua kembali ke titik nol," tutur Andi.

Generasi Muda Partai Golkar mengajak seluruh kader Golkar bersatu. Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, juga harus dipakai bersama lagi.

‎"Kami ajak seluruh kader Golkar, mari sama-sama kembali ke rumah kita, kita bicarakan masa depan partai, di tempat ini, di DPP Golkar, Slipi," kata tokoh Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Dia juga menyerukan rekonsiliasi dua kubu Partai Golkar yang telah ditandatangani kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dengan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sekarang semangat kami adalah menghindari prinsip the winner take all, mengapresiasi kepengurusan yang melibatkan dua belah pihak, merahibitilasi yang dipecat oleh kubu manapun baik dari tingkat DPP hingga tingkat bawah, dan larangan membentuk partai baru,"‎ kata Doli.