Suara.com - Pertemuan yang dijadwalkan antara PBB dan kelompok oposisi utama Suriah pada Selasa siang (2/2/2016) ditunda sampai waktu yang tak ditetapkan.
Oposisi menuduh aksi militer terakhir oleh Pemerintah Suriah dan Rusia sebagai ancaman terhadap pembicaraan perdamaian saat ini.
Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mulanya dijadwalkan bertemu dengan delegasi kelompok oposisi utama Suriah, Komite Perunding Tinggi (HNC), untuk kedua kali pada Selasa siang di Markas Besar PBB di Jenewa. Tapi pertemuan tersebut belakangan dibatalkan.
"Tak ada pertemuan tambahan yang berkaitan dengan pembicaraan antar-orang Suriah yang akan dilakukan hari ini," kata kantor Utusan Khusus PBB itu dalam satu pernyataan kepada media pada Selasa petang.
Bukannya memasuki kantor PBB Jenewa untuk pembicaraan pada hari itu, para pejabat HNC malah mengadakan jumpa pers pada Selasa sore di sebelah Palais des Nastions, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Mereka mengatakan, "Semalam dan hari ini kami menerima laporan mengenai peningkatan besar agresi militer rezim Suriah dan Rusia terhadap Aleppo dan Homs, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan prasarana penting. Kebanyakan sasarannya, seperti biasa, adalah warga sipil." Mereka menyoroti pernyataan de Mistura kepada HNC bahwa Paragraf 12 dan 13 Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan akses tanpa halangan bagi bantuan kemanusiaan di seluruh Suriah serta penghentian serangan terhadap warga sipil dan sasaran sipil, tak bisa dirundingkan.
"Tindakan rezim Suriah dan Rusia sangat mengancam proses politik. Masyarakat internasional perlu melakukan tindakan segera, serius dan jelas untuk memastikan kredibilitas proses ini," kata delegasi oposisi tersebut.
Pembicaraan antara-orang Suriah yang diperantarai PBB pada Selasa berjuang bagi kelanjutannya di Jenewa, ketika wakil PBB bertemu lagi dengan delegasi pemerintah pada pagi harinya.
Setelah pertemuan itu, Duta Besar Suriah untuk PBB dan Kepala Delegasi Pemerintah Bashar Jaafari mengatakan pembicaraan saat ini yang berusaha menengahi perdamaian bagi negaranya, yang dicabik pertempuran, masih berada pada tahap awal.
Pembicaraan tersebut macet sehari setelah pengumuman Utusan Khusus PBB bahwa pembicaraan antar-orang Suriah secara resmi dimulai, setelah pertemuannya sehari sebelumnya dengan oposisi. (Antara/Xinhua)
Tag
Berita Terkait
-
Potret Pengungsi Perang Suriah dalam As Long as the Lemon Trees Grow
-
Harapan Kecil untuk Tetap Hidup dalam Novel As Long as the Lemon Trees Grow
-
Di Bawah Presiden Baru, Suriah Ingin Belajar Islam Moderat dan Pancasila dari Indonesia
-
Kuwait Batal Hadapi Timnas Indonesia Malah Lawan Suriah, Erick Thohir Geleng-geleng
-
Akhir Era Assad: Gelombang Kepulangan Pengungsi Suriah Dimulai
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi